Arcandra: Investor AS Sambut Baik Reformasi Migas di Indonesia

Annisa ayu artanti    •    Minggu, 11 Mar 2018 14:34 WIB
migas
Arcandra: Investor AS Sambut Baik Reformasi Migas di Indonesia
Illustrasi (Dok: AFP).

Houston: Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi aturan investasi dan tata kelola minyak dan gas (migas) mendapat sambutan positif dari para investor minyak global.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar ke sejumlah perusahaan minyak global di Amerika Serikat (AS). Beberapa perusahaan minyak yang dikunjungi Arcandra diantaranya Conoco Philips, British Petroleum (BP), Exxon, dan Murphy Oil Corporation.

Arcandra menjelaskan, dalam setiap diskusi dengan para eksekutif perusahaan minyak global tersebut, mereka sangat antusias dan terkejut mendengar penjelasan mengenai berbagai perubahan yang lakukan pemerintah. Terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal yang baru yaitu sistem Production Sharing Contract (PSC) Gross Split.

"Setelah mendengarkan paparan dan diskusi secara mendalam dengan kita, para eksekutif minyak global ini menyambut aturan baru ini secara positif. Mereka juga akan mereview kembali rencana investasinya di Indonesia," kata Arcandra dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 11 Maret 2018.

Kunjungan Arcandra ke sejumlah perusahaan minyak di AS ini merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan investasi di sektor migas secara nasional.

Setelah akhir tahun lalu sukses melakukan lelang dan menetapkan lima pemenang wilayah kerja migas dengan sistem Gross Split, awal Februari 2018 Kementerian ESDM kembali melakukan lelang terhadap 26 wilayah kerja migas.

Arcandra mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Murphy Oil di kantornya di Houston, Texas, CEO Murphy Roger Jenkins menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah melakukan reformasi peraturan yang atraktif bagi investor. Perubahan kebijakan fiskal dan penghapusan sejumlah peraturan di kementerian ESDM telah menjadikan Indonesia semakin friendly bagi investor.

"CEO Murphy juga akan mereview kembali portofolio investasi mereka, termasuk penawaran 26 wilayah kerja yang baru di buka di Indonesia. Ini adalah langkah positif mengingat Murphy telah keluar dari investasi di Indonesia pada 2015 lalu," ungkap Arcandra.

Dalam pertemuan di kantor Murphy Oil Roger hadir juga Executive Vice President, Gene Coleman, Walt Hamilton, Senior Busines Development Manager Murphy Exploration & Production, Co. Murphy Oil Company adalah perusahaan eksplorasi dan produksi migas yang mempunyai aset offshore dan onshore di AS, Kanada dan Malaysia. Pertamina mempunyai saham sebesar 30 persen untuk aset Murphy di Malaysia. Saat ini Murphy mempunyai cadangan terbukti sebesar 685 MMBOE dan produksi sebesar 176 MBOEPD.

Lalu pada pertemuan dengan BP, COO BP North America, William Lin, menyatakan bahwa dengan advanced technology BP tertarik untuk melihat potensi 26 WK yang telah dilelang pada Februari lalu.

BP juga menunjukkan value creation dari investasi mereka sebesar USD1 triliun untuk pengembangan digital technology, high performance computing center, dan menjadikan support pengembangan bisnis BP.

Arcandra menjelaskan dalam setiap kunjungannya ke perusahaan minyak global, ia selalu menjelaskan tiga prinsip utama dari skema gross split yaitu kepastian, efisien dan sederhana.

"Dengan gross split investor akan memperoleh kepastian karena pembaguan split dilakukan secara transparan dan terukur. Parameter jelas yaitu ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi," jelas Arcandra.

Skema gross split juga menciptakan efisiensi baik kepada pemerintah maupun investor. Karena biaya pengembangan blok menjadi tanggungjawab investor, maka investor harus mampu mengelola pembiayaan secara mandiri agar investasinya mendapatkan hasil optimal. Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk membiayai produksi migas.

"Gross split menciptakan kesederhanaan dari aspek persetujuan penganggaran, pengadaan, serta akuntabilitas. Pemerintah juga tidak perlu membuang banyak tenaga untuk melakukan pengawasan anggaran," ujar Arcandra.





(SAW)