Penetapan Harga Batu Bara Dukung Pembangunan Listrik di Daerah 3T

Desi Angriani    •    Sabtu, 10 Mar 2018 11:03 WIB
listrikbatu barapln
Penetapan Harga Batu Bara Dukung Pembangunan Listrik di Daerah 3T
Alat berat mengangkut batu bara (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta: Pemerintah menetapkan Harga Acuan Batu Bara (HBA) khusus untuk kebutuhan kelistrikan nasional melalui melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018. Di aturan itu, harga jual batu bara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dipatok tak lebih dari USD70 per ton atau berada di bawah HBA dunia yang mencapai USD101,86 per ton.

Penetapan harga khusus tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2018 hingga Desember 2019. Artinya, kontrak-kontrak penjualan yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2018 akan disesuaikan. Sementara penetapan harga di luar kepentingan tersebut tetap mengacu pada HBA pasar.

Meski demikian volume maksimal pembelian batu bara untuk pembangkit listrik tersebut tak boleh melebihi 100 juta ton per tahun atau sesuai dengan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik. Hal itu agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengusaha batu bara yang mayoritas berperan sebagai pemasok terbesar bagi PLN.

Jika ada perusahaan yang menjual batu bara demi kepentingan listrik nasional akan diberikan tambahan produksi sebesar 10 persen. Artinya pemerintah menambah porsi produksi yang semula ditetapkan sebesar 25 persen di awal 2018.

"Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk penjualan kelistrikan nasional," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.



Agung menuturkan penetapan harga jual batu bara sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019. Langkah itu dilakukan dengan memperhitungkan daya beli masyarakat serta industri dalam negeri.

"Demi melindungi daya beli masyarakat dan industri yang kompetitif," tegas dia.

Direktur Pengadaan PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso mengungkapkan, kini perseroan kembali bergairah dalam melanjutkan pembangunan sejumlah pembangkit listrik di wilayah 3 T (terluar, terdepan dan tertinggal). Pasalnya, PLN sempat putus asa dengan tingginya HBA dunia yang melebihi USD100 per ton.

Ia mengklaim PLN dapat menurunkan biaya produksi hingga Rp18 triliun dengan pembelian batu bara sebesar USD70 per ton. Jika kebutuhan sebesar 85 juta ton maka perseroan dapat berhemat Rp118 triliun, sedangkan untuk kebutuhan 89 juta ton akan menghemat biaya hingga Rp70 triliun.

"Ini sangat berdampak pada program pembangunan luar Jawa. Kami hampir putus asa ketika harga batu bara tinggi tidak ada anggaran lagi membangun listrik di daerah 3T," ujar Iwan saat ditemui di Kementerian ESDM.



Dengan terjaganya kestabilan tarif listrik maka target elektrifikasi bisa mencapai 99 persen pada  2019. Saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 94,91 persen dengan target 95,15 persen tahun ini.  

Sementara tarif listrik saat ini untuk golongan rumah tangga 900 VA-RTM adalah sebesar Rp 1.352 per kWh.  Untuk golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 sampai dengan 5.500 VA kemudian 6.600 VA ke atas serta 6.600 VA sampai dengan 200 kVa dikenakan tarif per kWh sebesar Rp 1.467,28.

Pengusaha Batu Bara Merapatkan Barisan

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia segera merapatkan barisan untuk menghitung dampak dari penetapan harga batu bara tersebut. Harga yang dipatok di bawah harga pasar tentu menimbulkan kerugian bagi pengusaha batubara apalagi 98 persen batubara dipasok untuk kebutuhan PLN.

"Tentu harus kita lihat dampaknya. Kita akan kumpul dulu pengusaha biar tau dampaknya seperti apa," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia ditemui di Gedung Kementerian ESDM.

Hendra mengaku pihaknya pernah mengusulkan harga batu bara untuk kebutuhan listrik sebesar USD85 per ton tetapi harga tersebut tidak sesuai dengan kemampuan PLN.

Meski demikian, ia mendukung upaya pemerintah agar tarif listrik tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi. Di sisi lain, pengusaha ingin pemerintah turut memperhatikan keberlangsungan usaha serta konservasi cadangan batubara ke depan.  

"Belum bisa komentar lebih lanjut, kita harus lihat dulu. Tentunya kewenangan ini kewenangan pemerintah, kami tidak dalam posisi harus seperti ini, kebijakan penetapan harga juga menentukan kelangsungan usaha dan juga paling utama konservasi cadangan," pungkas dia.

 


(ABD)