Pemerintah tak Ingin Industri Pertambangan Menggunakan Merkuri

Dheri Agriesta    •    Selasa, 14 Nov 2017 17:47 WIB
pertambangan
Pemerintah tak Ingin Industri Pertambangan Menggunakan Merkuri
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (FOTO: MTVN/Dheri)

Jakarta: Paparan merkuri di beberapa wilayah Indonesia sudah masuk tahap yang membahayakan dan berdampak terhadap penolakan negara lain menerima ekspor ikan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah telah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menangani hal ini.

Kalla menyadari, penggunaan merkuri dan zat berbahaya lain dalam pertambangan telah dilarang. Karena, penggunaan zat berbahaya bisa berdampak kepada pencemaran lingkungan dan tata kerja pertambangan.

Pemerintah pun mengajak pelaku pertambangan untuk meninggalkan penggunaan zat berbahaya itu. Pemerintah ingin, pertambangan rakyat juga berjalan tanpa menggunakan zat berbahaya.

"Karena itu ditugaskan kepada Menteri ESDM untuk mendidik rakyat, menambang dengan cara lebih aman," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.

Masalah pencemaran merkuri juga telah dibawa ke rapat kabinet. Pemerintah telah merumuskan cara penambangan yang tak merusak lingkungan.

Kalla meminta pertambangan di daerah paling bahaya terpapar tak lagi menggunakan merkuri. "Tentu dilarang," kata dia.

Larangan ini bukan hal baru. Pemerintah telah menyuarakan larangan sejak lama. Tapi, beberapa pelaku nakal tak mengindahkan larangan tersebut. Pemerintah pun tak sungkan bertindak tegas di kemudian hari.

"Bukan baru, cuma ya pelanggaran terjadi. Tapi tentu (penegakan hukum dilakukan), harus keras begitu," tegas Kalla.

 


(AHL)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA