Pemerintah tak Lagi Memprioritaskan Industri Hulu Migas

Desi Angriani    •    Selasa, 16 May 2017 12:47 WIB
migas
Pemerintah tak Lagi Memprioritaskan Industri Hulu Migas
Peneliti dan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti dan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menilai industri hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional tak lagi menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, sektor energi cenderung difokuskan ke industri hilir yang berhubungan langsung dengan harga.

"Harga BBM diminta rendah, BBM satu harga, arahnya hulu migas bukan lagi menjadi prioritas," ujarnya dalam diskusi bertema isu dan tantangan migas di Kantor Chevron, Gedung Sentral Senayan I, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.

Dia menuturkan, selama ini industri migas tampak eksklusif dan menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dewasa ini ketidakpercayaan pemerintah terhadap industri migas semakin kuat. Khususnya dalam menentukan harga migas di publik.

Baca: Penerimaan Migas Turun Dampak dari Gejolak Harga Minyak

"Mindset itu angka-angka yang dikeluarkan industri, pemerintah enggak percaya," ungkap dia.

Agung mencontohkan, penerapan skema gross split pada kontrak baru, sebagaimana diatur Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini memang membuat negara lebih diuntungkan.

Namun PSC gross split yang menggunakan satu jenis pembagian langsung dari pendapatan bruto tersebut dinilai cenderung menghasilkan situasi yang win-lose. Pada saat harga migas rendah, model ini kurang menarik bagi investor hanya menguntungkan investor existing.




"Ini hot gross split yang didorong pemerintah untuk improve efesiensi. Benar enggak ini menarik bagi investor," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk memberikan solusi alternatif yang bisa mengakomodasi keinginan investor untuk mendapatkan insentif pada saat harga minyak rendah dan bisa mengurangi dampak dari risiko pembengkakan cost recovery.

"Tapi yang ingin saya sampaikan lebih baik beli barang berbeda jangan otak atik terus cost-nya. Harusnya pemerintah mencari win win solution," tandasnya.


(AHL)