Pengusaha Hitung Dampak Penetapan Harga Batu Bara untuk PLN

Desi Angriani    •    Jumat, 09 Mar 2018 14:17 WIB
listrikpembangkit listrikbatu baraplntarif listrik
Pengusaha Hitung Dampak Penetapan Harga Batu Bara untuk PLN
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia (Foto: MTVN/Desi Angriani)

Jakarta: Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia tengah menghitung dampak dari penetapan harga batu bara sebesar USD70 per ton untuk kebutuhan listrik nasional. Pasalnya harga tersebut berada di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang saat ini sebesar USD101,86 per ton.

"Tentu harus kita lihat dampaknya. Kita akan kumpul dulu agar pengusaha tahu dampaknya seperti apa," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia, dalam sebuah jumpa pers, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2018.

Menurutnya harga yang dipatok di bawah harga pasar tentu menimbulkan kerugian bagi pengusaha batu bara. Apalagi 98 persen batu bara dipasok untuk kebutuhan PT PLN (persero). "Belum bisa komentar lebih lanjut, kita harus lihat dulu karena 98 persen pasokan ke PLN disuplai dari anggota kami," imbuh dia.

Hendra mengaku pihaknya pernah mengusulkan harga batu bara untuk kebutuhan listrik sebesar USD85 per ton tetapi harga tersebut tidak sesuai dengan kemampuan PLN. Akhirnya dengan harga USD70 per ton, PLN hanya boleh melakukan pembelian dengan volume maksimal 100 juta ton per tahun.

"Pernah waktu diminta angkanya berapa dan PLN ajukan juga. Jadi kami pertimbangkan harga yang kami ajukan waktu itu USD85 per ton," ungkapnya.

Namun demikian, Hendra mendukung keputusan pemerintah agar tarif listrik tetap terjaga serta daya beli masyarakat tetap terlindungi. Kebijakan penetapan harga, lanjutnya, juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha serta konservasi cadangan batu bara.  

"Tentunya kewenangan ini kewenangan pemerintah. Kami tidak dalam posisi harus seperti ini. Kebijakan penetapan harga juga menentukan kelangsungan usaha dan juga paling utama konservasi cadangan," pungkas dia.

Adapun penetapan harga khusus tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2018 hingga Desember 2019. Artinya, kontrak-kontrak penjualan yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2018 akan disesuaikan.  Penetapan harga hanya berlaku untuk penjualan kelistrikan nasional. Sedangkan, penetapan harga di luar kepentingan tersebut tetap mengacu pada HBA.


(ABD)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

3 hours Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA