Menjadi Menteri ESDM, Jonan: Modal Saya Menteri

Annisa ayu artanti    •    Senin, 17 Oct 2016 14:40 WIB
kementerian esdm
Menjadi Menteri ESDM, Jonan: Modal Saya Menteri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. ANTARA FOTO / Yudhi Mahatma.

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat serah terima jabatan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, meski tidak memiliki latar belakang sektor energi ia memiliki modal pernah menjadi Menteri.

Jonan mengatakan, meskipun memiliki latar belakang perbankan tapi sedikit demi sedikit sudah mengerti mengenai energi seperti tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ketenagalistrikan.

"Saya ditanya bapak kompetensinya apa kok memimpin kami (Kementerian ESDM). Sebelum ditanya saya jawab, saya modalnya cuma satu saat ini yaitu saya mantan menteri," kata Jonan saat pidato serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, (17/10/2016).

Menurutnya, selain tentang BBM dan listrik, yang paling ia pahami untuk arahan di sektor energi adalah, apapun bentuknya, energi harus diperuntukan untuk bangsa dan negara serta tidak melanggar Undang-Undang yang ada dibawahnya.

"Sumber daya mineral apapun bentuknya itu adalah untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Ini arahan presiden secara umum. Kedua, saya tetap mematuhi Undang-Undang dan peraturan dibawahnya, sebisa mungkin tidak menghambat," jelas dia.

Terkait langkah konkrit yang akan dilakukannya di sektor ESDM, Jonan hanya mengungkapkan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jonan menyebutkan berbagai hal yang menjadi perhatiannya seperti melakukan upaya untuk mencapai target rasio elektrifkasi 95 persen, cost recovery berkeadilan, memantau kewajiban perusahaan tambang mebangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), relaksasi mineral mentah, pembangunan beberapa kegiatan energi, serta multiplier efek yang akan didapatkan dengan pengembangan energi-energi tersebut.

"Beberapa prioritas yang bisa saya mengerti sesuai arahan Pak Menko, itu Masela, East Natuna, kalau isu relaksasi minerba dan Peraturan Pemerintah-nya, 35 Gigawatt,  semua oprator PLN dan Pertamina lebih efisien, draf Peraturan Pemerintah 79, masalah freeport, newmont, revisi Undang-Undang minerba dan migas," ulas dia.


 


(SAW)