Dua Tahun Jokowi-JK, Jonan Klaim Perizinan Sektor Migas Makin Baik

   •    Rabu, 19 Oct 2016 18:42 WIB
bbmdua tahun pemerintahan jokowi
Dua Tahun Jokowi-JK, Jonan Klaim Perizinan Sektor Migas Makin Baik
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri ESDM Ignasius Jonan mengklaim di sektor energi, terutama di lingkungan Kementerian ESDM, ada sejumlah pencapaian positif yang berhasil diraih dalam masa bakti dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Namun, lanjut dia, masih banyak program-program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang masih terus berlangsung hingga saat ini sehingga belum dapat masuk daftar pencapaian.

"Kalau di ESDM, karena saya baru dua hari (menjabat), yang paling saya tahu itu soal penyederhanaan perizinan dan governance (tata kelola pemerintahan) yang makin lama makin baik. Kalau pencapaian lain, saya kira masih banyak program yang berjalan," ungkap Jonan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (19/10/2016).

Dirinya juga memuji kebijakan baru Presiden Jokowi yaitu "Satu Harga BBM" agar harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua bisa sama dengan harga BBM di Jawa.

"Pencapaian yang besar, pencapaiannya Pak Jokowi itu yang 'Satu Harga BBM'. Top itu," tambah mantan Menteri Perhubungan itu.

Baca: Demi Keadilan, Harga BBM di Papua Disamakan

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Yahukimo, Papua, Presiden Jokowi mencanangkan program BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat, ia selalu mendapat informasi mengenai tingginya harga BBM di Papua.

Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan.



Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari 50 ribu rupiah per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100.000 per liter. Bayangkan," ujar Presiden.

Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp1.000 saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.

"Di sini harga Rp60.000 per liter atau Rp100.000 per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," tegas Presiden.

Untuk itu lah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ke depannya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.


(AHL)