Jika Holding BUMN Tambang tak Terbentuk

Konsorsium BUMN Bakal Beli Divestasi Freeport

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 05 Sep 2017 15:38 WIB
freeport
Konsorsium BUMN Bakal Beli Divestasi Freeport
Freeport (MI/AGUS MULYAWAN).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan rencana kedua untuk pembelian saham PT Freeport Indonesia jika pembentukan holding BUMN tambang tidak kunjung rampung pada tahun ini.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan holding perusahaan BUMN pertambangan memang saat ini tengah ditunggu-tunggu karena selain untuk memperkuat perusahaan pertambangan nasional, pembentukan holding perusahaan pertambangan dibentuk agar bisa membeli pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia.

Namun jika holding BUMN tambang tidak kunjung selesai, Fajar menjelaskan Kementerian BUMN akan membentuk konsorsium untuk membeli saham tersebut.  
"Jadi kalau holding belum jadi, ya pakai konsorsium BUMN dulu semua," ungkap dia  di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan, Selasa 5 September 2017.

Konsorsium itu, Fajar menyebut adalah konsorsium BUMN yang terdiri dari perusahaan holding pertambangan yakni PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Timah, lalu pemerintah provinsi, dan juga BUMD.

"(Isi konsoirsium) Ya yang konsorsium tambang tadi. Pemrov harus ikut sama BUMD," tutup dia.

Meski demikian, Kementerian BUMN tetap optimis pembentukan holding BUMN pertambangan akan rampung tahun ini.  

"Targetnya tahun ini holding tambang," pungkas dia.

Menunggu PP Inbreng

Fajar mengatakan, bahwa setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang penyertaan modal selesai, proses pembentukan perusahaan holding pertambangan masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang inbreng saham keindukusahaan. 

"Kalau PP inbreng sudah selesai. Itu kan PP 72. Dengan PP 72 akan dibuat PP baru, PP inbreng. Pembentukan holding," kata Fajar. 

Saat ini PP Inbreng keindukusahaan masih berada di Menteri Keuangan. Jadi, kata Fajar, memang masih harus menunggu.   

"Pokoknya diproses. Mudah-mudahan tambang dulu," ucap dia.

 


(SAW)