RUU EBT Diyakini akan Mendorong Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Anindya Legia Putri    •    Rabu, 14 Jun 2017 16:47 WIB
berita dpd
RUU EBT Diyakini akan Mendorong Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Komite II DPD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017 (Foto:Dok.DPD RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: RUU Inisiatif DPD RI mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai dapat mendorong semua pihak dalam mengembangkan energi baru. RUU yang digagas Komite II DPD RI ini, akan menjadi payung hukum dalam mendorong pengembangan EBT seiring menipisnya cadangan energi fosil.

Guna merampungkan RUU inisatif tersebut, Komite II DPD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mengatakan, saat ini cadangan energi fosil tidak mampu mencukupi peningkatan kebutuhan energi dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan EBT, sehingga terdapat payung hukum dalam pengembangan EBT oleh semua pihak.
Senator dari Sumatera Utara ini juga menilai, saat ini pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan dalam mengembangkan EBT, padahal potensi sumber daya EBT tersebar di berbagai daerah.

“Pengembangan bauran EBT meningkat 0,3 persen per tahun. Daerah punya potensi tinggi tapi potensi yang besar itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Subsidi untuk pengembangan EBT masih terlalu kecil dibandingkan subsidi untuk energi fosil,” kata Parlin dalam keterangan tertulis.

Mengingat potensi EBT tersebar di berbagai daerah, DPD RI mendorong agar Kementerian ESDM untuk berkoordasi dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II Aji Mirza mempertanyakan kesiapan dari pemerintah terkait pengembangan EBT. Aji menganggap pengembangan EBT membutuhkan teknologi yang baru dengan biaya yang tinggi. Dia juga menjelaskan bahwa RUU tentang Energi Terbarukan mampu menjadi motor pendorong dari pengembangan EBT.

"RUU energi baru terbarukan ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan EBT. Karena selama ini belum ada yang memulai dan dari DPR juga menganggap RUU ini bagus," papar senator asal Kalimantan Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen EBTKE, Rida Mulyana mengakui bahwa saat ini dunia akan memasuki krisis energi. Kebutuhan energi fosil meningkat namun jumlahnya terbatas, dan harus ada diversifikasi berupa energi baru sebagai pengganti energi fosil. Diversifikasi energi juga harus dilakukan untuk kepentingan lingkungan yang bersih.

Target pengembangan EBT yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 23 persen atau setara dengan 45 GW.  Penyediaan akses energi modern dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97 persen pada tahun 2019. Indonesia juga berkomitmen 29 persen penurunan gas rumah kaca pada tahun 2030. Sektor energi ditargetkan berkontribusi pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2. Meskipun begitu dirinya mengakui bahwa saat ini pengembangan EBT masih jauh dari target yang ditetapkan.

“Dari target minimum 23 persen, sampai saat ini baru tercapai 6,9 persen. Artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan," ujarnya.

Rida menambahkan tantangan dalam pengembangan EBT muncul dari beberapa hal. Tantangan tersebut berupa tantangan teknologi masih tergantung dari luar negeri, potensi sumber energi masih berskala kecil dan tersebar, sistem interkoneksi masih terbatas, masih terdapat resistensi masyarakat terhadap EBT, dan kurangnya kepastian hukum untuk mengembangkan EBT.


(ROS)