Sulit Dapat Minyak Mentah, Pertamina Minta PMK 107/2015 tak Diberlakukan

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 21 Sep 2016 17:29 WIB
pertamina
Sulit Dapat Minyak Mentah, Pertamina Minta PMK 107/2015 tak Diberlakukan
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pertamina (Persero) meminta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2015 tidak diberlakukan karena menyulitkan Pertamina dalam membeli minyak mentah (crude) dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam negeri.

Senior Vice President Integrated Suply Chain (ISC) Pertamina Daniel Purba mengakui untuk menyerap crude dalam negeri sedikit terkendala adanya pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas minyak mentah domestik yang terdapat pada PMK Noor 107/PK.010/2015.

Dalam PMK tersebut berbunyi PT Pertamina (Persero) wajib pungut PPh Pasal 22 atas pembelian minyak menah domestik yang keberadaan kargonya di wilayah Indonesia dengan besaran tiga persen (untuk Non-NPWP) atau 1,5 persen (untuk NPWP) dari total penagihan.

"Sampai sekarang usaha ini agak sedikit terkendala untuk memaksimalkan crude dalam negeri karena adanya PMK yang memberlakukan pajak apabila kita membeli crude yang dipasarkan dari trading arm-nya," jelas Daniel, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Atas dasar hal itu, Daniel menjelaskan pungutan PPh ini sangat memberatkan perseroan. Pungutan itu membuat KKKS malas menjual minyak mentah ke Pertamina. Padahal diakuinya, dengan membeli minyak mentah dalam negeri bisa mengurangi devisa.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan telah berbicara dengan pemerintah terkait hal tersebut. Perseroan mengusulkan, supaya diberikan keringanan atau pemberlakuan khusus untuk minyak dalam negeri seperti hal tersebut tidak dikenakan pajak.

"Ini kita sudah bahas dengan pemerintah supaya bisa diberikan pemberlakuan khusus untuk minyak dalam negeri agar tidak kena pajak. Jangan diberikan pajak PPh 22," ujar dia.

Saat ini, perseroan hanya bisa membeli 12 ribu barel per hari minyak mentah dari KKKS kecil. Padahal, produksi minyak mentah dalam negeri sangat banyak, seperti produksi minyak BP, Chevron, ConocoPhillips, dan ENI.

"12 ribu bph kurang lebih dari lima KKKS. Kita ingin yang besar lain," pungkas dia.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA