PLN NTT Terima 97 Pengaduan Pencabutan Subsidi

   •    Sabtu, 24 Jun 2017 19:13 WIB
subsidi listrik
PLN NTT Terima 97 Pengaduan Pencabutan Subsidi
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Metrotvnews.com, Kupang: PT PLN wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat sedikitnya sudah 97 pengaduan yang diterima dari masyarakat atau pelanggan terkait pencabutan tarif listrik bersubsidi karena merasa layak mendapatkan subsidi.

Deputi Manajer Strategi Pemasaran PLN Wilayah NTT Eka Wijayanto mengatakan, dari jumlah pengaduan yang masuk itu, terdapat 76 di antaranya masih diproses Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Sementara itu 21 pengaduan sudah selesai diproses dan TNP2K menyatakan 11 di antaranya berhak mendapatkan subsidi sehingga tidak dikenakan tarif keekonomian atau tanpa subsidi," katanya, di Kupang, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 24 Juni 2017.

Ia mengatakan, pengaduan yang sudah diterima itu terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menerapkan subsidi listrik tepat sasaran yang dilakukan dalam tiga tahap, 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan terakhir pada 1 Juni 2017.

Kebijakan subsidi tepat sasaran itu dilakukan melalui penyesuaian tarif keekonomian atau pencabutan subsidi bagi pelanggan 900 Volt Ampere (VA) yang merupakan kategori rumah tangga mampu (RTM) menurut hasil pendataan TNP2K.

"Jadi pelanggan rumah tangga mampu yang dinyatakan TNP2K itu harus membayar tarif yang tidak bersubsidi yaitu dari semula Rp605/kwh menjadi Rp1.352/kwh," jelasnya.

Di NTT jumlah total pelanggan listrik 900 VA sebanyak 196.537 pelanggan, dengan perincian menurut data TNP2K 36.294 pelanggan diantaranya merupakan pelanggan RTM yang dikenakan tarif keekonomian atau tanpa subsidi.

"Penentuan pelanggan yang masuk dalam kategori RTM ini sepenuhnya merupakan wewenang TNP2K pusat, sementara PLN hanya menerapkan di lapangan sesuai data yang diberikan dari TNP2K itu," tutur dia.

Eka menilai tidak ada masalah dengan pengaduan yang masuk tersebut karena konsekuensi dalam penerapan subsidi tepat sasaran bisa memunculkan ketidakpuasan pelanggan.

Untuk itulah, katanya, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN telah menyiapkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat subsidi namun dikenakan tarif tanpa subsidi.

Untuk itu, pemerintah membuka posko pengaduan di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM di kabupaten/kota. Masyarakat atau pelanggan juga dapat melaporkan secara online melalui website, www.subsidi.djk.esdm.go.id atau nomor telepon 021-522483.

Selain itu, kata Eka, mekanisme pengaduan juga dapat dismpaikan melalui kantor-kantor desa/kelurahan di setiap daerah yang selanjutnya diteruskan ke tingkat kecamatan, kabupaten, hingga pusat.

"Jadi semua pengaduan itu selanjutnya diterima TNP2K untuk diverifikasi kembali, sehingga kalau ada pelanggan yang sudah dikenakan tarif tanpa subsidi tapi hasil verifikasi menunjukkan ia layak disubsidi maka biaya yang dibayarkan sejak diberlakukan akan diganti kembali," katanya.

Tercatat secara nasional hingga pertengahan Juni 2017 telah masuk 53.150 pengaduan masyarakat, dan dari jumlah itu 26.290 dinyatakan berhak mendapatkan subsidi, sementara 13.859 masih dalam proses verifikasi yang dilakukan TNP2K.


(AHL)