Tiga Industri Jadi Prioritas

   •    Rabu, 19 Oct 2016 08:46 WIB
gas
Tiga Industri Jadi Prioritas
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

PEMERINTAH melakukan kajian mendasar tahap demi tahap sebelum akhirnya menentukan industri yang diprioritaskan.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B Pandjaitan mengemukakan, penurunan harga gas akan diprioritaskan bagi tiga industri, yaitu pupuk, petrokimia, serta baja dan logam.

"Ada 11 industri yang perlu disubsidi, tapi kami identifikasi ada tiga industri yang harus diberikan yaitu pupuk, petrokimia, baja dan logam, karena punya nilai tambah di hilir yang besar," katanya dalam sesi coffee morning di Jakarta, kemarin.




Kompleksitas sektor gas dari hulu hingga hilir, sambung Luhut, membuat pemerintah harus cermat dalam memperhitungkan penurunan harga gas di level industri. Maka dari itu, prosesnya dilakukan bertahap. Pemerintah memilih tiga golongan industri sebagai prioritas lantaran dinilai memberikan nilai tambah bagi sektor industri hilir dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pendapatan negara.

Kemudian, penurunan harga gas industri dapat mengakibatkan penurunan harga produk yang dikonsumsi konsumen akhir atau mengurangi subsidi negara. Terlebih, ketiga industri tersebut juga menempatkan gas sebagai komponen biaya utama dalam produksinya, yakni sekitar 70%. "Golongan industri lain sedang kita kaji pelan-pelan," imbuh Luhut.

Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pemerintah telah menetapkan tujuh golongan industri yang dapat menikmati penurunan harga gas. Mereka ialah industri petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.




Belakangan, Kementerian Perindustrian menambahkan empat usulan golongan industri, yakni industri makanan dan minuman, pulp dan kertas, ban, berikut tekstil dan alas kaki. Ke-11 golongan industri tersebut dinilai layak menerima harga gas bumi di bawah USD6 per MMBTU.

Ia menegaskan, harga gas di Indonesia tidak buruk dengan mengingat harga gas di tempat (landed gas) Indonesia sekitar USD4,22 per MMBTU, tidak jauh berbeda dengan Tiongkok, Korea, dan Jepang. Namun, harga gas pipa di Indonesia diformulasikan berdasarkan harga keekonomisan di level hulu dengan eskalasi peningkatan harga yang tetap setiap tahunnya sehingga harga gas industri di Indonesia tidak tergantung dari harga minyak dunia.

Akibatnya, saat harga minyak turun, harga gas di level industri di Indonesia menjadi lebih tinggi ketimbang negara lain yang mengacu ke harga minyak. "Kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang sekitar USD4/MMBTU, kenapa lebih murah? Ternyata disubsidi di mana bagian hulunya tidak diambil pemerintah," kata Luhut.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI) Suhat Miyarso merespons positif rencana pemerintah memprioritaskan industri petrokimia. "Jika harga gas untuk petrokimia bisa kompetitif, tentunya akan berimpak pada industri-industri turunannya. Seperti tekstil, kaca, keramik, dan sebagainya," ujar pria yang juga menjabat VP Corporate Relation PT Chandra Asri Petrochemical tersebut. (Media Indonesia)


(AHL)