Jonan akan Buat Cost Recovery Berasaskan Keadilan

Annisa ayu artanti    •    Senin, 17 Oct 2016 14:47 WIB
kementerian esdm
Jonan akan Buat <i>Cost Recovery</i> Berasaskan Keadilan
Menteri ESDM Ignasius Jonan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan salah satu pembenahan di sektor hulu migas yang akan dilakukannya adalah terkait dengan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Menurutnya, pembenahan di migas ini tergolong alot. Salah satunya adalah ketika menentukan cost recovery. Sesuai dengan arahan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, cost recovery harus memiliki mengacu kepada azas berkeadilan.

"Di migas itu diskusi yang paling besar itu teknologi dan kedua mengenai cost recovery. Pak menko mengarahkan bahwa cost recovery harus berkeadilan," kata Jonan saat serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/6/2016).

Namun, Jonan belum bisa mendetilkan apa yang dimaksud dengan cost recovery berkeadilan. Ia meminta Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menjelaskannya. Arcandra mengatakan, cost recovery harus menguntungkan kedua pihak yakni pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Cost recovery itu pun dapat diubah dengan melihat ruang gerak yang ada.

Arcandra melanjutkan, beberapa KKKS yang sudah menandatangani kontrak, akan dibiarkan menggunakan besaran cost recovery yang lama. Akan tetapi penandatanganan kontrak-kontrak baru akan menggunakan cost recovery baru yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

Baca : Menko Luhut Paksa Cost Recovery USD10,4 Miliar di Tahun Depan

"Cost Recovery yang sudah ditandatanganni lewat kontrak-kontrak yang udah dipunya KKKS itu akan kita diskusi dengan Pak Menteri ada ruang disitu yang bisa kita gunakan untuk menguranginya. Nah, ruang ini yang sedang dan akan oleh tim akan dilihat lagi porsi-prosi mana yang dapat dilakukan penurunan," jelas Arcandra.

Arcandra juga melanjutkan, seperti beberapa blok diantaranya adalah Masela dan East Natuna. Karena kedua blok tersebut belum melakukan penandatanganan kontrak, maka kemungkinan kementerian ESDM akan memperbaiki dan mengubah cost recovery tersebut.

"Yang belum ditandantangani seperti Blok Masela, East Natuna disini ada ruang lebih besar lagi untuk memperbaiki cost recovery," ujar Arcandra.

Lulusan ITB ini juga belum bisa menyebutkan berapa besar penurunan cost recovery per kontrak. Arcandra hanya menuturkan, masih memerlukan waktu untuk mempelajarinya.

"Seberapa besar penurunannya ini bukan pekerjaan satu atau dua hari karena butuh dana dan analisa. Untuk itu teman-teman sabar insyaallah teman-teman dimana nantinya bisa kita kurangi," tutup Arcandra.


 


(SAW)