2018, Kapasitas PLTP Terpasang RI akan Jadi Terbesar Kedua di Dunia

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 12 Jul 2017 17:04 WIB
panas bumi
2018, Kapasitas PLTP Terpasang RI akan Jadi Terbesar Kedua di Dunia
Ilustrasi panas bumi. (FOTO: ANTARA/Novrian Arbi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Indonesia pada 2018 akan melebihi Filipina.

Ini artinya, kapasitas terpasang PLTP Indonesia akan menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Adapun per Juni 2017 kapasitas terpasang PLTP Indonesia sebesar 1.698,5 megawatt (mw).

Direncanakan pada akhir 2017 akan meningkat menjadi 1.858,5 mw dan 2018 menjadi 2.023,5 mw. Sementara kapasitas PLTP terpasang Filipina saat ini sebesar 1.870 mw, dan Amerika saat ini sebesar 3.450 mw.

Direktur Panas Bumi, Yunus Saefulhak menyampaikan bahwa saat ini sumber daya panas bumi (resources) sebesar 11.073 mw. Sedangkan cadangan (reserves) panas bumi sebesar 17.506 mw.

"Sehingga total pemanfaatan panas bumi saat ini yaitu 9,3 persen atau 1.698,5 mw dari total cadangan panas bumi," ujar Yunus, pada acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 dan 37 Tahun 2017 di Bidang Panas Bumi, seperti dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Rabu 12 Juli 2017.

Dia mengatakan, kapasitas terpasang PLTP tersebut terdiri dari 12 PLTP yang terdapat pada 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Untuk 2017 ini, terdapat empat PLTP yang telah dan akan beroperasi, yaitu:

1. PLTP Ulubelu unit 4 (55 mw).
2. PLTP Karaha Unit 1 (30 mw).
3. PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 mw).
4. PLTP Sarulla Unit 2 (110 mw).

PLTP Ulubelu unit 4 telah beroperasi pada 25 April 2017, sedangkan tiga PLTP lainnya direncanakan beroperasi pada akhir 2017. Selain itu, Yunus juga menyampaikan enam upaya terobosan pengembangan panas bumi, pertama penugasan kepada BUMN, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2014.

Kedua, melakukan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), yang hari ini Peraturan Menteri ESDM nya saat ini sedang dilakukan sosialisasi (Permen ESDM Nomor 36/2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan PSPE Panas Bumi).

Ketiga, insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax allowance dan tax holiday. Keempat penyederhanaan perizinan berupa Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta pemangkasan waktu dan jenis perizinan. Kelima, pengeboran eksplorasi oleh Pemerintah dan Geothermal Fund. Keenam, pelelangan WKP Indonesia Timur.

 


(AHL)