"PLN Mini" Sudah Dilegalkan

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 29 Nov 2016 17:13 WIB
pln
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Peraturan Menteri (Permen) terkait perizinan swasta, BUMD, dan koperasi mengalirkan listrik ke 2.500 desa sudah dilegalkan. Saat ini Permen tersebut sedang dilegislasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Khusus 2.500 desa pemanfaatan energi setempat diutamakan. Ini sudah ada peraturan menteri. Permen sudah ditandatangani dalam proses legislasi di Kemenkumham," kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Alihuddin Sitompul, dalam diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, (29/11/2016).

Alihuddin menjelaskan, dengan ditandatanganinya payung hukum tersebut, menegaskan pemerintah sangat mendorong percepatan program kelistrikan di daerah terpencil yakni dengan melegalkan swasta, BUMD, serta koperasi berbisnis listrik skala kecil.

"Pemerintah sudah mendorong swasta, koperasi, BUMD untuk berbisnis dan beperan serta dalam penyediaan listrik skala kecil. Minimum satu kecamatan dengan daya 50 mw. Di situ akan berlaku seperti PLN Mini," ujar dia.

Penerapan PLN Mini ini akan dilakukan sepenuhnya oleh swasta tanpa melibatkan PT PLN (Persero). Swasta akan membangun pembangkit dengan kapasitas daya kecil dan menyalurkan listriknya sendiri.

"Jadi bangkitkan sendiri, salurkan sendiri, hitung sendiri untung ruginya," ucap dia.

Dia meyakini, dengan adanya PLN Mini dan pemberian insentif kepada swasta, maka target rasio elektrifikasi pada 2019 sebesar 97,23 persen tercapai.


(AHL)