Bisnis PGN Masih Terkendala Permen ESDM Nomor 19

Annisa ayu artanti    •    Senin, 13 Nov 2017 07:31 WIB
perusahaan gas negara (pgn)
Bisnis PGN Masih Terkendala Permen ESDM Nomor 19
Pekerja melakukan pengecekan tekanan gas di instalasi gas dryer Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Perusahaan Gas Negara (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Bogor: Manajemen PT Perusahan Gas Negara Tbk (PGN) tidak menampik dalam menjalankan bisnisnya di sektor gas masih terkendala oleh Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Dalam hal ini, PGN masih menunggu revisi dari Permen tersebut.

"Yang jadi kendala sekarang adalah aturan berbisnis gas belum keluar-keluar. Permennya belum ada. Salah satunya revisi Permen 19," kata Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim, usai media gathering, di Bogor, Jawa Barat, seperti diberitakan Senin 13 November 2017.

Awalnya, Jobi menuturkan, PGN berharap pada Agustus atau September lalu revisi Permen itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sayangnya hingga kini revisi itu tak kunjung selesai. Akibatnya, membuat beberapa rencana bisnis belum pasti.

"Sehingga agak buat kami ini menjadi sesuatu yang belum pasti," ungkap dia.

Kuartal I dan II, Jobi mengakui, kendala yang dihadapi PGN adalah terkait dengan penyaluran gas kepada para pelanggannya. Salah satu upaya yang dilakukan agar bisnis tetap berjalan adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan tersebut.

"Kuartal I dan kuartal II kita terkendala dengan penyaluran gas dibeberapa pelanggan. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita bina hubungan baik ke pelanggan tersebut," jelas dia.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan aturan baru mengenai kegiatan usaha gas bumi melalui pipa. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Susyanto mengatakan aturan tersebut berbentuk Peraturan Menteri ESDM.

Permen itu akan menggantikan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Subtansi dalam Permen itu adalah harga gas melalui pipa tidak lagi ditetapkan badan usaha melainkan harus melalui pembahasan di pemerintah.

 


(ABD)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA