Menkeu Hitung Implikasi Kebijakan Satu Harga BBM yang Dicanangkan Jokowi

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 18 Oct 2016 18:32 WIB
bbm
Menkeu Hitung Implikasi Kebijakan Satu Harga BBM yang Dicanangkan Jokowi
Menkeu Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menghitung implikasi kebijakan satu harga untuk bahan bakar minyak (BBM) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kaitannya dengan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apa yang disampaikan Presiden tentu akan menjadi sesuatu yang kita lihat implikasinya," kata Ani ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan sejauh ini pencanangan kebijakan satu harga tidak mempengaruhi postur anggaran Pemerintah.

Askolani mengatakan, biaya selisih dari kebijakan satu harga akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Dengan kata lain, tak ada tambahan subsidi seperti dahulu yang dialokasikan Pemerintah untuk BBM.

"Sementara ini belum ada pengaruhnya. Tampaknya akan diselesaikan oleh Pertamina," kata Askolani.

Baca: Presiden Canangkan BBM Satu Harga di Papua

Sebelumnya, Presiden Jokowi bermaksud meresmikan kebijakan satu harga untuk BBM yang berlaku di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dicetuskan karena selama ini ada jurang harga yang jauh antara harga jual di Pulau Jawa dan daerah luar Jawa.

"Ada ketidakadilan di Jawa, harga BBM hanya Rp7.000. Sedangkan Kapolda Wamena menyampaikan harga di sini Rp60.000-Rp70.000 per liter. Tidak bisa seperti itu, di Barat, di Tengah, dan di sini harusnya sama harganya," papar Jokowi.

Artinya, dengan kebijakan satu harga, akan membuat biaya yang selama ini ditanggung konsumen menjadi beban bagi Pertamina.


(AHL)