Pemangkasan Izin Sektor Energi Dianggap tak Berpengaruh buat Investasi

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 06 Feb 2018 11:35 WIB
migasenergikementerian esdm
Pemangkasan Izin Sektor Energi Dianggap tak Berpengaruh buat Investasi
Ilustrasi. (Foto: Antara/Rosa Panggabean).

Jakarta: Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) tak menyambut baik usaha pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di sektor energi dengan memangkas peraturan dan perizinan.

Para pengembang yang juga termasuk produsen listrik sektor energi baru terbarukan (EBT) itu menilai penghapusan beberapa peraturan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak memberi pengaruh terhadap minat investasi.

Kementerian ESDM telah memangkas tujuh peraturan menteri sektor EBT, yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik serta Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Usaha Jasa Konservasi Energi. 

Kemudian Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA dengan Kapasitas Sampai dengan 10 Mw oleh PLN, Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PLN.

Lalu, Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listruk dari PLTBm dan PLT Biogas oleh PLN, Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggara Kegiatan Panas Bumi, dan Permen Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggara Kegiatan Panas Bumi.

Baca: Dorong Investasi, Kementerian ESDM Pangkas 32 Perizinan

Ketua Umum APPLTA Riza Husni mengatakan ada dua peraturan yang dihapus, yakni Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan yang sudah tidak berlaku. Dua aturan itu sudah digantikan dengan Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017.

"Seolah-olah ada dua Permen ESDM terkait EBT yang dicabut. Sebetulnya Permen ESDM 19 tahun 2015 terkait air dan Permen ESDM 19 tahun 2016 terkait surya sudah tidak ada dengan adanya Permen ESDM 50 tahun 2017," jelas Riza kepada Medcom.id, Senin, 5 Februari 2018.

Riza mengkritisi keputusan pemerintah menghapus peraturan-peraturan itu tidak terlalu memberikan angin segar kepada investor. Justru, ia melihat keputusan menghapus peraturan-peraturan itu hanya untuk menyenangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, sebelumnya, Jokowi yang meminta peraturan yang tidak perlu dan menghambat investasi dicabut.

"Sepertinya pencabutan untuk menyenangkan Presiden Jokowi bukan untuk perbaikan investasi," ucap dia.

Ia juga mengungkapkan, salah satu hal yang selalu diminta pengusaha yakni perbaikan atau revisi Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 selalu diabaikan oleh pemerintah. Padahal, menurutnya, Permen ESDM ini menjadi penghambat investasi.

"Dialog dengan asosiasi EBT saja beliau (Menteri ESDM, Ignasius Jonan) tidak mau. Kita dari asosiasi hidro APPLTA sudah berupaya resmi, melalui whatsapp tetap tidak mau," ungkap dia.

Berdasarkan surat APPLTA kepada PLN dan Kementerian ESDM tanggal 9 Januari 2018 yang diterima Medcom.id, mengatakan ada enam poin pada Permen itu yang diusulkan untuk direvisi.

Keenam tersebut adalah mengenai pemilihan langsung, skema penyerahan aset ketika kontrak berakhir (build, own, operate, and transfer/BOOT), dan mengenai capacity factor. Lalu, mekanisme feed in tariff (FiT), mata uang yang tertera dalam kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), serta format dari PPA itu sendiri.

"Kami berharap enam poin usulan diatas dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Menteri ESDM dengan bantuan atau rekomendasi dari Direksi PLN," tulis surat tersebut.


(AHL)