AP3I Anggap Relaksasi Ekspor Konsentrat Berikan Ketidakpastian Bagi Investor

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 11 Jan 2017 20:01 WIB
ekspor
AP3I Anggap Relaksasi Ekspor Konsentrat Berikan Ketidakpastian Bagi Investor
Illustrasi. ANTARA/Puspa Perwitasari.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemberian izin kembali untuk perusahaan tambang untuk mengekspor mineral olahan (konsentrat) sebentar lagi diumumkan. Namun Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) tidak sependapat dengan pemberian izin tersebut.

AP3I menilai, ekspor konsentrat akan menimbulkan ketidakpastian investor. Oleh karena itu, Wakil Ketua AP3I, Jonatan Handojo meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk tetap konsisten menjalankan dan menyelamatkan amanah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dari upaya pemberian relaksasi ekspor mineral ore atau bijih.

"Relaksasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia serta berpotensi untuk memberikan sentimen negatif ke sektor lainnya, termasuk perbankan Indonesia," kata Jonatan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (11/1/2016).

Presiden juga diminta untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 agar tidak terjadi kekosongan atau kevakuman landasan hukum bagi kelanjutan operasional usaha pertambangan dan pengolahan mineral (smelter) di dalam negeri setelah berakhirnya batas waktu ekspor mineral pada tanggal 11 Januari 2017 agar adanya jaminan kepastian hukum bagi kegiatan usaha pertambangan dan pengolahan mineral (smelter).

"Meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM untuk lebih memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan smelter di Indonesia terkait kepastian pasokan bahan baku dan menghindari timbulnya conflict of interest," jelas dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa keputusan izin ekspor konsentrat tersebut sudah di paraf oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya sore ini akan diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan.


(SAW)