Pemerintah Tetap Memiliki Kuasa pada Holding BUMN

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 05 Dec 2017 20:00 WIB
holding bumn
Pemerintah Tetap Memiliki Kuasa pada <i>Holding</i> BUMN
Wianda Pusponegoro. (MI/Puji Santoso).

Jakarta: Pemerintah meluruskan pandangan yang mengatakan bahwa pembentukan cangkang usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) akan melemahkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan.

Dalam forum diskusi bertajuk mengapa perlu holding BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Puspanegoro mengatakan tidak benar jika dengan pembentukan holding berarti pemerintah menjual BUMN.

Wianda juga menegaskan bahwa holding BUMN bukanlah menjual BUMN ke swasta, karena 100 persen sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah.

"Siapa sih yang menjadi cangkangnya holding? Kalau nanti jadi Holding, peran Pemerintah berkurang pada masing-masing holding? Itu tidak benar. Karena yang menjadi anggota holding itu 100 persen milik Pemerintah. Pemerintah full mengontrol di sana," kata Wianda di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta Pusat, Selasa, 5 Desember 2017.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata pemerintah tetap memiliki saham merah putih. Sebab, perusahaan cangkang tetap berada di bawah pemerintah.

"Memang dengan holding statusnya tidak BUMN lagi, tapi saham merah pitih yang tetap berada di pemerintah," tutur Isa.

Lebih jauh, Isa menambahkan, dalam salah satu pasal di PP 72 menekankan BUMN yang masuk dalam anggota holding tetap mendapat penugasan khusus layaknya BUMN pada umumnya.


(SAW)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA