Divestasi Freeport Diminta Lunas Sebelum 15 Desember

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 06 Dec 2018 07:19 WIB
freeport
Divestasi Freeport Diminta Lunas Sebelum 15 Desember
Menteri BUMN Rini Soemarno (MI/PANCA SYURKANI)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta agar PT Inalum (Persero) segera menyelesaikan transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar USD3,85 miliar sebelum 15 Desember 2018. Jika telah dibayarkan, pemerintah melalui Inalum akan resmi memiliki saham mayoritas 51 persen dan tercatat secara hukum.

"Kami targetkan bisa sebelum tanggal 15 (Desember 2018) melakukan pembayaran. Kalau waktu kita melakukan pembayaran pada hari yang sama itu Kementerian Hukum dan Ham mencatat kita memiliki 51 persen," kata Rini, di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Desember 2018.

Ditemui secara terpisah, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, semua persoalan yang ada di pemerintah baik dari sisi lingkungan maupun pajak telah beres.

Uang yang digunakan untuk membayar pun telah dikantongi Inalum. Saat ini, kata Fajar, Inalum tengah menunggu penyelesaian izin persaingan usaha (anti-trust) dari beberapa negara. "Freeport kalau dari pemerintah sudah beres. Tinggal bayar, tunggu persetujuan dari persaingan usaha," kata Fajar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pususat.

Sementara itu, Head of Corporate Communications and Goverment Relations Inalum Rendi Witular mengatakan, saat ini izin persaingan usaha yang telah didapatkan di antaranya dari Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

Terakhir, pada bulan lalu Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan masih membantu Freeport mengejar dua negara lagi yaitu Tiongkok dan Filipina. Artinya yang masih tersisa yakni Filipina. "Tiongkok sudah selesai. Filipina belum," kata Rendi, dalam pesan singkat pada Medcom.id, Rabu, 5 Desember 2018.

Sementara untuk izin persaingan usaha dari Indonesia bisa didapatkan setelah proses divestasi selesai. Rendi menjelaskan lazimnya transaksi bisa dilakukan setelah semua izin persaingan usaha didapatkan. Hal ini untuk memastikan jika ada aksi korporasi seperti merger atau akuisisi tidak menciptakan kartel perdagangan yang berakibat menekan harga.

Lebih lanjut, Rendi mengamini yang disampaikan Rini terkait transaksi agar dilakukan secepatnya. "Mudah-mudahan," pungkas dia.


(ABD)


Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

36 minutes Ago

Struktur organisasi dari BP Batam dipastikan tidak berubah meski figur pemimpin dalam organisas…

BERITA LAINNYA