Munculnya Permen ESDM 28/2017 Disebut Untungkan Freeport

Tesa Oktiana Surbakti    •    Selasa, 11 Apr 2017 23:17 WIB
freeport
Munculnya Permen ESDM 28/2017 Disebut Untungkan Freeport
Ilustrasi tambang Freeport. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA.

Metrotvnews.com, jakarta: Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017, menguntungkan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Regulasi itu menggantikan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

"Dampaknya (dari terbitnya Permen 28/2017), PTFI sangat diuntungkan. Operasi dengan ekspor mineral mentah akan berlanjut," ujar Bisman saat dihubungi, Selasa, 11 April 2017.

Secara umum, munculnya regulasi anyar tersebut justru menghambat tujuan hilirisasi mineral. Selain itu, memberikan preseden buruk terhadap kepastian hukum di sektor usaha pertambangan. Menurutnya, posisi pemerintah saat ini malah tergolong lemah.

"Kita memaklumi memang pemerintah dalam posisi sulit dan serba salah. Tapi dengan Permen 28/2017 bukan solusi yang tepat dan menunjukkan posisi pemerintah lemah di hadapan PTFI," imbuhnya.

Bisman memandang ada yang janggal dengan eksistensi Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara bersamaan. Pemerintah, sambung dia, terkesan memberikan keistimewaan kepada PTFI. Di samping itu, sejak awal perubahan KK menjadi IUPK sejatinya telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kami berharap Kementerian ESDM menghentikan akrobat hukum dengan mengeluarkan berbagai peraturan yangsemakin jauh menyimpang dari UU Minerba dan berbagai UU lainnya. Pengaturan perubahan KK menjadi IUPK dalam permen tersebut mengada-ngada, hanya untuk legitimasi ekspor oleh Freeport," tukas dia.

Lebih lanjut dia mengatakan IUPK yang diatur dalam Permen 28/2017 juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba di mana semestinya berasal dari WPN. Ketentuan wilayah KK menjadi wilayah IUPK bertentangan dengan UU Minerba. Pasalnya, penentuan wilayah IUPK seharusnya melalui persetujuan DPR RI.

"IUPK diberikan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka kelanjutan operasi. Ketentuan ini merupakan perpanjangan KK secara terselubung tanpa mekanisme yang benar," kritiknya.


(SAW)