Permasalahan Freeport

Ketua Kadin: Arbitrase Harusnya Jadi Pilihan Terakhir

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 21 Feb 2017 22:07 WIB
freeport
Ketua Kadin: Arbitrase Harusnya Jadi Pilihan Terakhir
Ilustrasi tambang Freeport. ANTARA FOTOM/AGUNG RAJASA.

Metrotvnews.com, Jakarta: Freeport McMoran akan melakukan arbitrase jika setelah 120 hari PT Freeport Indonesia atau PTFI dan pemerintah tidak mencapai titik temu terhadap masalah-masalah yang terjadi. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam Kontrak Karya.

Terkait hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan permasalahan Freeport sebaiknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan langkah arbitrase merupakan pilihan terakhir bagi perusahaan tambang yang basisnya ada di Amerika Serikat (AS) ini.

"Sebaiknya jalan arbitrase itu pilihan terakhir kedua belah pihak," kata Rosan, ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Penyelesaian sengketa lewat jalur arbitrase memakan waktu yang cukup lama, dan sudah barng tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Itu (arbitrase) akan banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan pendanaan, juga tidak bagus untuk semua," tegas Rosan.

Rosan optimistis, pemerintah mempunyai kapasitas yang cukup baik dalam menyelesaikan eprmasalahan tersebut.

"Pemerintah punya cara terbaik dalam menyelesaikan hubungan dengan Freeport," tutup Rosan.

Sebagaimana diketahui, CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson mengatakan, sampai saat ini Freeport Indonesia tidak bisa menerima status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti yang disetujui pemerintah pada 10 Februari 2017 lalu.

Pada 17 Januari 2017, Freeport Indonsia telah menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai tindakan-tindakan yang melanggar Kontrak Karya. Adkerson berharap pemerintah dan Freeport Indonesia dapat menyelesaikan persoalan ini dalam 120 hari ke depan.

"Posisi kami kita tidak bisa menerima IUPK dengan harus melepaskan Kontrak Karya. Dan beberapa waktu lalu saya kirimkan surat ke Menteri ESDM yang menunjukkan perbedaan antara Kontrak Karya dan IUPK. Dan di situ ada waktu 120 hari, di mana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan itu," kata Adkerson.

Selain perubahan status Kontrak Karya secara sepihak, ada lagi permasalahan lainnya yakni perpanjangan kontrak sampai 2041 yang menurut Freeport Indonesia selalu diulur-ulur. Lalu, pengenaan bea keluar untuk setiap ekspor konsentrat.

Freeport menyampaikan harapannya bahwa perselisihan yang akan terjadi dengan pemerintah ini dapat diselesaikan dengan mencantumkan hak-hak seperti Kontrak Karya.

"Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah, maka Freeport bisa melaksanakan haknya untuk menyelesaikan dispute itu (arbitrase)," ujar dia.


(SAW)


Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss
World Economic Forum 2019

Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss

2 hours Ago

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi i…

BERITA LAINNYA