Pemerintah Akui Chevron Bakal Lepas Bisnis Geotermal di Indonesia

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 15 Apr 2016 14:41 WIB
chevron
Pemerintah Akui Chevron Bakal Lepas Bisnis Geotermal di Indonesia
Ilustrasi Chevron. (FOTO: Reuters)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah sudah mengetahui rencana Chevron Pacific Indonesia untuk melepas saham (farm out) geotermalnya di Indonesia. Salah satunya adalah wilayah kerja panas bumi Darajat dan Salak.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengaku sudah mengetahui niatan Chevron untuk melepas bisnisnya. Saat ini, rencana tersebut masih dalam pembahasan.

Adanya rencana tersebut diduga karena kondisi sektor migas sedang lesu akibat harga minyak mentah terus menunjukkan tren penurunan. Hal inilah yang menyebabkan mereka memangkas bisnis yang dianggap tidak menguntungkan.

"Niatan ke sana ada, tapi mereka baru minta izin untuk men-disposure data, jadi belum sampai ke milih siapa yang mau menggantikan mereka. Itu belum," kata Rida, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Rida menjelaskan, bila Chevron ingin melepas asetnya yakni Pembangkit Listrik Tenaga Banas Bumi (PLTP) Salak dengan kapasitas 370 megawatt (mw) dan Darajat dengan kapasitas 240 mw, maka Chevron harus memberi tahu kepada PT Pertamina (Persero).

Hal itu dilakukan karena wilayah PLTP tersebut masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pertamina. Saat ini, Chevron mengerjakan kontrak PLTP Darajat dan Salak menggunakan Joint Operation Contract (JOC) dengan Pertamina.

"Untuk dua-duanya (Darajat dan Salak). Mereka baru minta izin itu. Dan itu masih awal sekali. Bentuknya JOC, harus ngomong dulu ke Pertamina kalau sekiranya dia akan merilis saham," ucap dia.

Setalah mengajukan ke Pertamina terkait hal tersebut, lanjut Rida, pihak Chevron harus mengajukan kembali ke pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM sebagai pemegang sektor.

Adapun beberapa persyaratan yang ditekankan dari pemerintah dalam pelepasan aset ini adalah nantinya aset ini dipegang oleh orang yang berpengalaman dan kinerja perusahaannya harus bagus.

"Siapa pun yang mengalihkan sahamnya, kinerja minimum dipertahankan, syukur-syukur lebih baik. Itu lah yang kita lakukan due diligence, dia boleh punya uang tapi pengalaman meragukan dan kinerja tidak bisa seperti yang dulu ya tidak kita pakai. Bisa kita suruh gandeng yang berpengalaman," tutup dia.


(AHL)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

2 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA