Kementerian BUMN Susun Struktur Pembelian Hak Partisipasi Rio Tinto

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 11 Jan 2018 19:18 WIB
freeport
Kementerian BUMN Susun Struktur Pembelian Hak Partisipasi Rio Tinto
Ilustrasi tambang Freeport. ANT/M AGUNG RAJASA.

Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyusun struktur pembelian hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto di tubuh PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Hal itu dikatakan Menteri BUMN Rini Soemarno meskipun tidak merinci seperti apa struktur pembelian hak partisipasi tersebut. Ia hanya mengatakan struktur itu sedang dibahas oleh pemerintah.

"Saya belum bisa membicarakan mengenai itu. Karena strukturnya masih sedang dibicarakan," kata Rini di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Hari ini secara terpisah di Kantor Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot mengatakan pembelian hak kelola Rio Tinto di PTFI memang agak rumit. Namun tak masalah selama tujuannya agar pemerintah mendapatkan divestasi 51 persen.

"Apakah itu jalan memutar, menurun, sebetulnya prinsipnya adalah pemerintah mendapatkan 51 persen, karena sebetulnya apakah itu namaya PI akan jadi saham, tergantung," kata Bambang.

Bambang menambahkan, yang terpenting dalam semua cara yang ditempuh ada kesepakatan yang disertakan, maka tak ada masalah.

"Kalau sepakat, kenapa tidak? Kan bisa saja. Jadi tidak ada masalah, yang penting 51 persen kewajiban terpenuhi," pungkas Bambang.

Penyelesaian Jangka Panjang 

Seperti diketahui, ada beberapa poin yang menjadi penyelesaian jangka panjang antara pemerintah dengan PTFI.

Pertama, pemerintah akan membeli hak partisipasi Rio Tinto yang terdapat di PTFI dan menugaskan PT Inalum (Holding BUMN Pertambangan) untuk membeli jumlah saham tersisa. Sehingga kepemilikan saham nasional akan mencapai 51 persen.

Kedua, dalam pembahasan dengan tim koordinasi PTFI menyampaikan tiga dokumen proposal yaitu usulan perjanjian stabilitas investasi, usulan Surat Keputusan Menteri ESDM mengenai IUPK kepada PTFI, dan usulan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu produk peraturan perundangan untuk kestabilan investasinya. Tiga, dalam perkembangannya PTFI bersedia membahas penyelesaian dalam bentuk Surat Keputusan IUPK OP.


(SAW)