Menko Luhut: Pemerintah Sudah Teken Aturan Relaksasi Ekspor Mineral Olahan

Husen Miftahudin    •    Rabu, 11 Jan 2017 17:36 WIB
ekspor minerba
Menko Luhut: Pemerintah Sudah Teken Aturan Relaksasi Ekspor Mineral Olahan
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pemerintah sudah menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Beleid ini mengatur mengenai izin ekspor mineral olahan atau konsentrat untuk perusahaan tambang.

PP Nomor 1 tahun 2014 tersebut merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Minerba. Adapun dalam PP tersebut mengatakan bahwa izin perusahaan tambang untuk menjalankan ekspor mineral olahan berakhir 11 Januari 2017 atau hari ini.

"Iya tadi kita sudah paraf (PP Minerba)," ujar Luhut singkat di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).




Namun sayangnya, dia ogah membeberkan lebih lanjut mengenai revisi relaksasi ekspor konsentrat yang telah ditandatangani tersebut. Termasuk mengenai jangka waktu bagi perusahaan tambang yang diperbolehkan untuk melakukan ekspor konsentrat.

"Sudah. Tunggu saja nanti diumumin. Harus bangun smelter. Tunggu pengumumannya," tegas Luhut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memutuskan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam beleid tersebut, pemerintah akan kembali memberikan perpanjangan terhadap perusahaan tambang untuk mengekspor konsentrat kembali.

Pemerintah sekarang sedang menyiapkan peraturan untuk adanya penyesuaian terhadap PP Nomor 23 tahun 2010 dan peraturan pemerintah lainnya yang sudah dibuat, untuk memperjelas prosedur administrasi," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Selasa (10/1/2017) malam.




Dalam revisi PP tersebut nantinya akan dicantumkan mengenai kewajiban perubahan status perusahaan tambang dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, revisi beleid tersebut juga akan mencakup mengenai kewajiban divestasi (pelepasan sebagian saham kepada pemerintah), serta perpanjangan waktu ekspor konsentrat.

"Perpanjangan waktu ekspor konsentrat dengan kewajiban membangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang) dan juga masalah luas wilayah usaha, pajak ekspor, kewajiban pengelolaan ekspor bijih kadar rendah. Ini akan dibahas segera," imbuh dia.

Jonan berharap agar revisi PP dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan. Setelah PP selesai, maka Kementerian ESDM akan membuat Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan turunan untuk implementasi detail mengenai hal tersebut.

"Memang harus diundangkan melalui Kemenkumham, makan waktu satu dua hari. Jadi mudah-mudahan satu dua hari bisa selesai semua," tuturnya.


(AHL)