PP 37/2018 Berpeluang Turunkan Tarif Pajak Freeport jadi 25?

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 09 Aug 2018 10:43 WIB
pajakfreeport
PP 37/2018 Berpeluang Turunkan Tarif Pajak Freeport jadi 25?
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Ketentuan baru tersebut memberikan keuntungan bagi PT Freeport Indonesia sebagai wajib pajak badan.

Dalam aturan anyar tersebut ditetapkan bahwa tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan sebesar 25 persen. Sementara selama ini tarif pajak Freeport Indonesia yang dikenakan sebesar 35 persen. Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya masih mempelajari aturan dimaksud.

"Pajak badan kami kan sudah di atas 35 persen. Ya ini peraturan baru dan kami masih pelajari dulu. Jadi belum bisa berkomentar lebih detil," kata Riza, di Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

Selain pajak, juga dikenakan iuran produksi dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PNBP di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Selain itu, juga PNBP berupa bagian pemerintah pusat sebesar empat persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi, Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bagian pemerintah daerah sebesar enam persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi.

Aturan ini dikeluarkan pada masa proses divestasi saham Freeport Indonesia tengah berjalan seraya ditujukan untuk mempercepat proses tersebut. PP ini diberlakukan bagi pemegang IUPK operasi produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya.

Beleid tersebut sama seperti status Freeport Indonesia saat ini yang merupakan pemegang IUPK Operasi Produksi, sementara yang status KK-nya belum berakhir.

Seperti diketahui saat ini proses divestasi mayoritas saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen masih berlangsung. PT Inalum ditujuk pemerintah sebagai pihak yang akan mengambil alih saham tersebut. Dalam prosesnya, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi di mana salah satunya yakni terkait kepastian perpajakan.

 


(ABD)