Premium di Jawa, Madura dan Bali untuk Siapa?

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 12 Apr 2018 20:25 WIB
premium
Premium di Jawa, Madura dan Bali untuk Siapa?
BBM. MI/Panca Syaukarni.

Jakarta: Baru-baru ini pemerintah menyatakan akan membuat kebijakan baru terkait dengan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Semula pemerintah hanya mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan premium di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) tetapi kali ini pemerintah mewajibkan Pertamina menjualnya di wilayah Jamali.

Pemerintah berdalih kebijakan ini dalam rangka menjamin pasokan premium karena permintaan masyarakat tinggi dan ada beberapa daerah yang ditemui pemerintah mengalami kekurangan pasokan premium. Namun mengapa baru sekarang calon kebijakan ini diterapkan?

Kewajiban menyediakan premium di wilayah Jamali ini kontraproduktif dengan pernyataan pemerintah yang meminta penggunaan BBM berstandarisasi tinggi diperbesar untuk menjaga lingkungan.




Pemerintah juga meminta ketika dua acara besar yakni Asian Games 2018 dan pertemuan tahunan IMF-World Bank berlangsung, kota-kota yang menjadi tempat perhelatan menggunakan BBM standar tinggi.

Pengamat energi sekaligus Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai banyak kepentingan dalam konteks premium ini. Dia bilang, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya. Isu BBM seperti ini sering dijadikan alat politik bagi banyak pihak.

"Ya, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri," kata Pri Agung kepada Medcom.id, Kamis, 12 April 2018.

Padahal, Pri Agung melanjutkan, masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan BBM yang lebih baik seperti pertalite dan pertamax series. Jadi menurutnya, wacana kebijakan yang baru-baru ini bermunculan ini dibuat karena ada kepentingan politik.

"Ya, memang sejak pertengahan 2016 kebijakan harga BBM politis," ucap Pri Agung.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial sebelumnya mengatakan keputusan perubahan penugasan premium di Jamali ini dikarenakan untuk menjaga pasokan premium agar tetap aman dan bukan untuk mengamankan pihak-pihak tertentu apalagi menjelang Pemilu.

"Tidak (bukan pemilu), fungsi pemerintah ingin mengamankan masyarakat intinya itu lah," kata Ego.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar ditemui di Hotel JS Luwansa hari ini juga menekankan kebijakan premium di Jamali untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Selain itu, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), premium harus tersedia diseluruh NKRI.

"Kebijakan kita agar daya beli masyarakat ekonomi tetap jalan di sisi lain inflasi bisa terjaga," jelas Arcandra.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto membantah bahwa kebijakan mengenai kewajiban Pertamina menyediakan premium di Jamali kontra produktif dengan apa yang sudah disampaikan pemerintah. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah jaminan pasokan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan.

"Masyarakat lebih penting dari yang lain-lain," tegas Djoko.


 


(SAW)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

1 day Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA