13 PKP2B Teken Amandemen Kontrak

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 14 Nov 2017 20:07 WIB
batu bara
13 PKP2B Teken Amandemen Kontrak
Batu bara. (ANT/Yusran Uccang).

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penandatanganan amandemen 13 Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu bara (PKP2B).

Penandatangan ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersama ke-13 direksi PKP2B hari ini di kantor Kementerian ESDM.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan amandemen kontrak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Dengan ditandatanganinya amandemen hari ini, dari 68 PKP2B tersisa 18 perusahaan yang belum meneken amandemen kontrak. Adanya penandatangan amandemen ini negara mendapat penerimaan sebesar USD68 juta.

"Dari penandatanganan amendemen ini penerimaan negara meningkat USD68 juta," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 14 November 2017.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan dengan amandemen ini maka ketentuan kewajiban perusahaan berubah.

Untuk PKP2B Generasi I, terdapat peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap semula USD1 per hektar menjadi USD4 per hektare.

Kemudian Dana Hasil Produksi Batu bara (DHPB) sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan IPEDA (lumpsum payment) dengan peningkatan  yang signifikan dari kondisi eksisting.

"Untuk PKP2B Generasi kedua dan ketiga terdapat peningkatan penerimaan negara dari DHPB sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Bambang.

Bambang juga menuturkan, Undang-Undang Minerba menghormati PKP2B dan Kontrak Karya (KK) hingga habis masa berlaku. Setelah kontrak berakhir maka PKP2B dan KK beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP).

Perpanjangan tidak diberikan otomatis meski perusahaan telah meneken amandemen kontrak. Adapun mengenai permohonan kelanjutan operasi pertambangan diajukan perusahaan paling cepat dua tahun dan paling lama enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu operasi.

Lebih lanjut, Bambang menerangkan 18 PKP2B yang belum melakukan amendemen lantaran masih membahas isu penerimaan Negara, seperti PPN, PBB, pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan secara prevailing law.

"Diharapkan Desember 18 PKP2B yang belum tandatangan segera lakukan amandemen kontrak. Saya harapkan akhir tahun bisa selesai," tutup Jonan
 
13 PKP2B yang sudah menandatangani amandemen kontrak tersebut terdiri dari 4 PKP2B Generasi pertama yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal,  PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung.

Kemudian satu PKP2B Generasi kedua yaitu PT Barasentosa Lestari serta 8 PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal dan PT Sumber Barito Coal.


(SAW)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

4 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA