Tugas Berat Menanti Jonan dan Arcandra

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 14 Oct 2016 18:17 WIB
berita dpr
Tugas Berat Menanti Jonan dan Arcandra
Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (Foto:Metrotvnews.com/Gervin Nathaniel Purba)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wakil Menteri ESDM. Tugas-tugas besar sudah menanti mereka.

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, setidaknya ada tiga tugas utama yang wajib segera diselesaikan.

Pertama, mengenai masalah listrik. Menurut Satya, harus disadari bahwa listrik jadi kebutuhan dasar pada rakyat dan sesuai dengan arahan Presiden harus bisa memberikan energi yang murah.

Kedua, menteri baru harus segera merevisi harga gas yang masuk akal. Karena hal itu memengaruhi  industri yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan hal itu juga menjadi target-target penerimaan pajak negara.

"Ketiga, lantas kontrak-kontrak yang sudah mau habis, baik kontrak migas, minerba, ya sama tidak kalah penting menyangkut mengenai penyelesaian rancangan UU walaupun masih belum ke pemerintah. Tapi harus mempersiapkan bagaimana posisi pemerintah dalam revisi UU minerba dan juga migas," ujar Satya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).

Terkait revisi UU Minerba, Satya meminta Menteri Jonan segera merumuskannya bersama DPR, atau mengeluarkan Perppu supaya industri minerba tidak melanggar UU.

"Karena PP yang dikeluarkan mulai dari melakukan relaksasi sudah melanggar UU. UU Minerba itu terlanggar mulai akhir 2014. Walaupun kita menyadari pelanggaran UU dimaksudkan karena kepentingan pendapatan nasional, kita tidak ingin menimbulkan adanya lay off karyawan hanya karena tidak terpenuhinya pemurnian dalam negeri. Kita menyadari itu semua," jelasnya.

Satya meminta Jonan segera berkoordinasi dengan eselon I ESDM. Ia menilai dukungan eselon 1 terhadap Jonan cukup kuat.

"Eselon I-nya selama ini sudah bermitra dengan baik bersama Komisi VII, sehinga segera cepat mengambil keputusan," tutur politikus Golkar itu.


(ROS)