Siapa yang Pantas Mendivestasi Saham Freeport?

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 01 Sep 2017 14:02 WIB
freeport
Siapa yang Pantas Mendivestasi Saham Freeport?
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/M Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah melakukan renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PT FI). Salah satu hasil kesepakatannya adalah mendivestasi 51 persen saham Freeport.

Lalu, siapakah yang paling pantas untuk melakukan divestasi saham Freeport sebesar 51 persen itu? Apakah akan diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta nasional?

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi siapa pihak yang pantas mendapatkan divestasi.

"Harus ada kriteria yang jelas atas siapa yang berhak atas divestasi," tutur Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 1 September 2017.

Baca: Mekanisme Divestasi Saham Freeport akan Seperti Newmont

Pertama adalah pihak yang dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat. Kedua, uang untuk membeli saham harus berasal dari kantung yang akan membeli. Artinya uang tersebut bukan hasil hutang atau apapun rekayasa keuangan.

"Ketiga, pihak tersebut harus mampu untuk melakukan peningkatan modal saat dibutuhkan oleh PT FI. Keempat, pihak tersebut adalah bukan pihak yang terafiliasi dengan Freeport McMoran," jelas dia.

Kelima, pihak tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan pertambangan, bahkan pada suatu saat mengoperasikan secara mandiri.

Menurut dia, masalah divestasi ini bisa menjadi kehebohan tersendiri di dalam negeri. Pihak-pihak yang berkepentingan akan saling cakar untuk mendapatkannya. Bila perlu dipolitisasi.

Baca: Pemerintah Pastikan 51% Saham Freeport tak Diakuisisi Swasta

"Belum lagi bila ternyata Freeport McMoran akan bercokol dengan rekayasa perusahaan Indonesia yang digunakan atau dengan cara rekayasa finansial," tegasnya.

Maka dari itu, kemenangan divestasi pada akhirnya tidak memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran pada rakyat. Dia mencontohkan divestasi Newmont yang menjadi pengalaman berharga.

Pada divestasi Newmont setelah kemenangan arbitrase divestasi saham diambil oleh Pemda namun uangnya dari pihak swasta nasional dan saham digadaikan.

Pada divestasi berikutnya pemerintah pusat hendak mengambilnya namun tersandung dengan persetujuan DPR dan berujung di Mahkamah Konstitusi.

"Peristiwa di Newmont akan terulang kembali didivestasi PT FI bila Presiden Jokowi tidak tegas dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya.

 


(AHL)