Komisi XI Minta Menkeu Jelaskan Skema Lengkap Holding BUMN

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 12 Feb 2018 15:43 WIB
holding bumn
Komisi XI Minta Menkeu Jelaskan Skema Lengkap <i>Holding</i> BUMN
Melchias Marcus Mekeng ANT Widodo J Susuf.

Jakarta: Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait  skema rencana holding perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan komisi XI. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan komisi Keuangan memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait rencana pembentukan holding BUMN, sehingga keputusan di tingkat komisi tidak mutlak di Komisi VI DPR.

"Kami di Komisi XI DPR bermitra dengan Kemenkeu akan meminta penjelasan mengenai rencana holding. Kewenangan Kemenkeu di sini sebagai pemegang saham Republik Indonesia di perusahaan BUMN," ucap Mekeng, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

Maka dari itu, bilang Mekeng, rencana pemanggilan Kemenkeu agar Komisi XI  mendapatkan penjelasan terkait skema dan kebutuhan dana pembentukan holding BUMN. "Kami mau tahu apa dasar pembentukan holding. Apakah berbentuk perusahaan baru dan negara menyetorkan uang atau penggabungan perusahaan?" ujarnya.

Bukan hanya itu, Mekeng mengaku, ‎Komisi XI DPR pun menginginkan kejelasan dari Kemenkeu terkait pengalihan saham-saham perusahaan yang ingin membentuk holding. "Sahamnya diserahkan ke mana, itu harus jelas dan dampak kepemilikan pemerintah bagaimana serta dampak pada saham minoritas akan seperti apa," terang dia.

Dia menegaskan bahwa rencana Komisi XI memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak berbenturan dengan kepentingan yang ada di Komisi VI. "Kami bermitra dengan Kemenkeu sebagai pemegang saham negara. Kalau nanti holding-nya bermasalah, siapa yang tanggung jawab?" tanya Mekeng.

Pada hari ini, seharusnya Komisi XI dan Kemenkeu melakukan rapat Rencana Holding BUMN. Namun, rapat yang harusnya digelar pada 10.00 WIB di Gedung DPR RI, tapi terpaksa ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. 



(SAW)