Perketat Pengawasan Penerapan Regulasi, BPH Migas Gandeng Kepolisian

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 06 Feb 2018 18:20 WIB
migas
 Perketat Pengawasan Penerapan Regulasi, BPH Migas Gandeng Kepolisian
BPH Migas. Dok : AFP.

Jakarta: Pemerintah terus memperketat pengawasan usaha hilir migas agar tidak kecolongan menerapkan regulasi. Kali ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng kepolisian untuk mengawasi penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 4 tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, dalam aturan tersebut terdapat poin masa peralihan penetapan wilayah menjadi Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT) selama 18 bulan. Selama masa peralihan itu, jika suatu wilayah sudah terdapat badan usaha dan juga fasilitasnya maka sebelum ditetapkan, badan usaha dilarang untuk menambah konsumen pelanggannya. Saat itu, BPH Migas tidak akan lagi menerbitkan izin untuk dedicated hilir. Oleh karena itu, BPH Migas menggandeng kepolisian untuk mengawasi wilayah niaga yang memiliki badan usaha beserta fasilitasnya tersebut.

"BPH Migas susun rencana dengan kepolisian jadi tidak hanya BBM tapi juga wilayah niaga gas jadi sejak 25 Januari 2018 dikeluarkan Permen ESDM 4/2018 tidak akan lagi diterbitkan izin dedicated hilir," kata Fanshurullah di Kantor BPH Migas, Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.

Selain penambahan konsumen, lanjut Fanshurullah, para pelaku usaha juga akan diawasi dari sisi volume gas maupun penambahan pipa jaringan distribusi di suatu wilayah. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada penambahan konsumen.

"Kita pastikan mereka tidak menambah jaringan distribusi, setiap bulan verifikasi volume gasnya jadi ketahuan, BPH Migas akan turun juga bersama tim kepolisian," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Hilir Dirjen Migas Kementerian ESDM Harya Adityawarman menambahkan dalam menetapkan WJD dan WNT pemerintah juga akan memperhatikan tingkat keekonomian wilayah tersebut.

"WNT dalam aturan peralihan diberikan ekslusif selama 15 tahun, kita hargai badan usaha harus diakui sampai kontrak habis," pungkas Adityawarman. 



(SAW)


Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

Merpati akan Lunasi Utang Usai Maskapai Beroperasi

1 day Ago

Merpati Nusantara Airlines berjanji akan melunasi utang dan pesangon mantan karyawannya. Janji …

BERITA LAINNYA