Obligasi Perpetual Pertama Diterbitkan RI untuk Proyek PLTU Meulaboh

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 17 Apr 2018 23:02 WIB
korupsi pltu
Obligasi Perpetual Pertama Diterbitkan RI untuk Proyek PLTU Meulaboh
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. ANT/Sigid Kurniawan.

Jakarta: Upaya pendanaan infrastruktur non APBN terus dimasifkan. Salah satunya melalui pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) dengan menerbitkan instrumen finansial berupa surat berharga perpetual (SBP).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan obligasi perpetual merupakan instrumen pertama yang diterbitkan tanpa memiliki tanggal jatuh tempo atau tenor, tanpa jaminan dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli.

"Batasnya adalah kalau ada call untuk membeli dari pihak issuer dari perpetualnya, dengan perpetual dia mendapatkan return sejak awal," kata Bambang di Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.

Bambang mengatakan skema obligasi perpetual merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrumen investasi. SBP menawarkan instrumen nonkonvensional bagi para investor dana jangka panjang di lndonesia seperti asuransi, dana pensiun, dll. Dengan bergulirnya SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil melalui fitur Mezzanine Financing. 

"Keberadaan instrument ini pelan-pelan melatih para pengelola dana pensiun di Indonesia untuk memahami investasi di infrastruktur," tutur dia. 

Adapun untuk penerbitan awal dilakukan oleh PT Pembiayaan Perumahan/ PP (Persero) sebesar Rp1 triliun. Awalnya, PP meminta izin pada pemegang saham yakni Kementerian BUMN untuk menerbitkan obligasi perpetual sebesar Rp2 triliun pada tahun ini, namun hanya disetujui Rp1 triliun.

Pembelian obligasi rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar 1,3 triliun rupiah melalui Danareksa Capital. 

Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk proyek PLTU Meulaboh sebesar sekitar Rp750 miliar tahun ini dan sisanya untuk proyek sistem pengelolaan air minum (SPAM). Adapun PP mengharapkan jumlah dana yang bisa dipenuhi dari skema ini sebesar Rp8 triliun secara bertahap selama empat tahun, dengan alokasi dana tak terbatas hanya pada proyek pembangkit.

"Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT. PP (Persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri, sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Aloysius Klik Ro.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hoesen, mengatakan instrumen ini dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di pasar modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA. 

Pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur. 





(SAW)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

1 day Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA