Pakar Energi: Ada yang Mau Menghalangi Proses Integrasi Holding Energi

Intan fauzi    •    Minggu, 16 Oct 2016 04:30 WIB
perusahaan gas negara (pgn)
Pakar Energi: Ada yang Mau Menghalangi Proses Integrasi Holding Energi
Ilustrasi. ANT/R Rekotomo.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar ketahanan energi dan pengajar geoekonomi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dirgo Purbo menilai, payung hukum penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN ke dalam PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dalam pembentukan holding BUMN energi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sudah memadai dan kuat.

"Persoalannya ada berbagai kalangan yang menghalangi-halangi upaya proses integrasi holding company ini," kata Dirgo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10/2016).

Menurut Dirgo, keterlambatan implementasi pembentukan holding BUMN energi memberikan dampak terhadap rencana kerja yang bisa dijalankan holding. Padahal, kepastian terhadap implementasi pembentukan holding BUMN energi dibutuhkan untuk aksi-aksi korporasi ke depan.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah memutuskan untuk membentuk holding BUMN, salah satunya di sektor energi. Namun, hingga saat ini pembentukan holding BUMN energi tidak kunjung terealisasi.

Dirgo berpendapat, hal itu dikarenakan resistensi dari sebagian kalangan. Padahal melalui holding BUMN energi, Pertamina dan PGN bisa bersinergi untuk menciptakan tata kelola gas yang efektif dan efisien.

Dirgo mengatakan, penggabungan PGN ke Pertamina akan lebih meningkatkan aset secara portofolio, sehingga menaikkan nilai aset. Inilah yang saat ini diperlukan berupa langkah menambah nilai.

"Yang jadi soal itu nanti kalau holding sudah terbentuk lantas dijual ke investor asing. Jadi kesannya hanya akan lebih memudahkan calon pembeli asing," kata dia.

Sementara itu, pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, mengatakan pembentukan holding BUMN energi dengan menggabungkan PGN ke Pertamina merupakan wewenang pemerintah. Apalagi langkah tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Jadi kalau dari sisi konstruksi regulasi sebenarnya sudah cukup. Namun, jika ingin dibentuk berdasarkan UU lebih bagus lagi,” kata Komaidi.

Menurut Komaidi, sebenarnya rencana pembentukan holding BUMN energi hanya menunggu ketegasan pemerintah untuk segera merealisasikannya. "Karena pertanyaannya ada di pemerintah dan berangkatnya dari pemerintah juga,” kata dia.

Komaidi mengakui tidak mudah untuk menyatukan dua perusahaan yang memiliki aset, latar belakang dan budaya kerja yang berbeda. Untuk itu, komunikasi dibutuhkan untuk menyatukan pemahaman yang sama tentang penggabungan tersebut.

"Kalau masalah pembentukan regulasi sudah ada pemahaman yang sama, saya kira akan cepat prosesnya. Jadi memang harus secara paralel komunikasi dilakukan,” kata Komaidi.


(DRI)