Salurkan Listrik ke 2.500 Desa

Swasta dan BUMN Ditawarkan 3 Skema Tarif Listrik

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 30 Nov 2016 12:47 WIB
tarif listrik
Swasta dan BUMN Ditawarkan 3 Skema Tarif Listrik
Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menawarkan tiga skema tarif listrik kepada swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi yang akan membangun pembangkit dan menyalurkan listriknya sendiri ke 2.500 desa.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, tiga skema tersebut adalah skema tarif listrik bersubsidi, skema tarif nasional, dan skema tarif tanpa subsidi. Ketiga skema ini dapat dipilih oleh swasta atau BUMD sesuai dengan perhitungan keekonomian pembangunan dan penyaluran listrik serta kondisi di daerah tersebut.

Jika swasta atau BUMD memilih skema tarif bersubsidi karena banyak pelanggan 450 VA, Jarman menjelaskan, skema tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR. Sebab hal itu menyangkut dengan Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN).

Baca: Subsidi Dipangkas, Pelanggan Kelas 900 VA Tinggal 497 Ribu

"Jadi ada tiga hal. Satu, konsumennya minta subsidi. Ini harus dibicarakan ke Kemenkeu dan dibawa ke DPR," kata Jarman, di Kantor Dirjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Skema kedua, menggunakan tarif nasional. Tarif nasional akan disalurkan kepada konsumen seperti halnya tarif pelanggan 900 VA tanpa subsidi. Jarman mencontohkan sudah ada satu daerah yakni daerah Palawan, Lampung, yang menerapkan tarif nasional tersebut.

Baca: Swasta Dinilai Tidak Sanggup Alirkan Listrik Langsung ke Masyarakat

"Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Itu proses seperti biasa. Seperti proses Palawan itu pakai tarif nasional," sebut dia.


Ilustrasi listrik (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Ketiga, skema tarif listrik di atas tarif nasional. Jarman menuturkan untuk skema ini swasta atau BUMD dapat memilihnya jika gubernur menyetujui. Hal itu dikarenakan skema ini harus melalui kesepakatan antara konsumen dan perusahaan yang membangun listrik.

"Ada kesepakatan bersama dengan konsumen dan badan usaha yang menyalurkan itu, nanti di endorse Gubernur. Disetujui Gubernur," jelas dia.

Baca: 12 Golongan yang Terkena Kenaikan Tarif Listrik Adjustment

Jarman menambahkan, payung hukum untuk program menyalurkan listirk ke 2.500 desa melalui swasta dan BUMD saat ini sudah ditandatangani Menteri ESDM dan sekarang ini sedang dilegalisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"(Peraturannya) tentang usaha kelistrikan skala kecil. (terbit) begitu diundangkan selesai langsung kita bagian. Sudah di tandatangani Menteri ESDM. Sekarang sudah diundangkan," pungkas dia.

 


(ABD)