Belum Dapat Akses Listrik

Pemerintah akan Sediakan Lampu Tenaga Surya bagi Masyarakat

Angga Bratadharma    •    Rabu, 19 Apr 2017 09:26 WIB
pembangkit listrikpln
Pemerintah akan Sediakan Lampu Tenaga Surya bagi Masyarakat
Petugas sedang memperbaiki jaringan listrik (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dengan pertimbangan pemenuhan energi khususnya jaringan tenaga listrik pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar masih belum merata, pemerintah memandang perlu percepatan untuk mendapatkan akses listrik melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 April 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

"Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE," bunyi Pasal 2 Perpres ini, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Rabu 19 April 2017.


Sejumlah warga menikmati senja di bawah sinar lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) bertenaga surya (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo)


Penyediaan LTSHE , menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pemberian LTSHE secara gratis kepada Penerima LTSHE, dan hanya dilakukan satu kali untuk setiap Penerima LTSHE. Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral), menurut Perpres ini, bertanggung jawab atas pelaksanaanya.

Dalam rangka pelaksanaan penyediaan LTSHE itu, Menteri melakukan: a. perencanaan wilayah pendistribusian dan pemasangan LTSHE setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; dan b. pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan LTSHE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Badan usaha sebagai calon pelaksana penyediaan LTSHE, menurut Perpres ini, paling kurang memenuhi persyaratan: a. memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri; b. mempunyai produk LTSHE yang telah digunakan di dalam dan luar negeri; c. menyediakan layanan purna jual paling kurang tiga tahun; dan d. menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

"Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Penyediaan LTSHE bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemasangan, dan pemeliharaan LTSHE sesuai dengan perjanjian kerja dengan Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri," bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres ini.

 


(ABD)