Alasan Industri Hulu Migas tak Dapat Insentif Tax Holiday

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 10 Apr 2018 11:28 WIB
energitax holiday
Alasan Industri Hulu Migas tak Dapat Insentif <i>Tax Holiday</i>
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. (FOTO: Medcom.id/Desi)

Jakarta: Pemerintah tak memasukkan industri hulu migas sektor yang mendapatkan insentif fiskal berupa tax holiday.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan industri tersebut sudah banyak menerima insentif di awal sehingga tidak perlu lagi diberikan insentif berupa tax holiday.

Suahasil menjelaskan kegiatan hulu migas yakni eksplorasi dan eksploitasi telah memiliki rezim pajak tersendiri yakni cost recovery yang merupakan skema insentif lama dan gross split yang merupakan skema insentif baru di mana semua pengeluaran perusahaan akan diganti oleh pemerintah, sebab pada masa eksplorasi dan eksploitasi perusahaan atau kontraktor belum tentu menghasilkan produksi yang bisa menciptakan penghasilan dan bisa dikenakan pajak.

Menurut Suahasil, itu merupakan bentuk insentif, karena setiap menyusun APBN, pemerintah pasti memasukkan anggaran untuk cost recovery sekitar USD10 milar-UD11 miliar per tahun.

"Jadi semua biaya kontraktor dikover oleh negara. Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN di reimburse oleh negara," kata Suahasil di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin malam, 9 April 2018.

Baca: IPA Tunggu Pemerintah Beri Insentif Tax Holiday Sektor Hulu

Suahasil mengatakan pemerintah telah memberika insentif tersebut pada hulu migas dengan harapan bisa membantu perekonomian.

Sementara tax holiday, kata dia, seperti diketahui diperuntukkan untuk industri pionir yang membuka pabrik, meskipun pajak penghasilan (PPh) badannya dibebaskan, namun pemerintah tetap memungut pajak pertambahan nilai (PPN), PPh karyawan serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Tapi kalau api kalau dari cost recovery, PBB-nya sudah di-reimburse, PPN dalam negeri di-reimburse, jadi sudah banyak insentifnya," ucap dia.

Lebih jauh, terkait kemungkinan adanya penambahan sektor dari yang diatur saat ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yakni 17 sektor, Suahasil bilang akan tergantung dari evaluasi dan implementasi ke depan.

"Tentu kalau evaluasi dilakukan periodik, kita pastikan minat orang seperti apa, kan kemarin minat orang kecil sekali. Jadi sekarang kita merespons, nati kita perlu tanyakan ke teman-tema dunia usaha," jelas Suahasil.




Indonesia Petroleum Association (IPA) sebelumnya menunggu insentif tax holiday untuk sektor hulu atau upstream. Sebab, sejauh ini insentif tersebut hanya berlaku untuk pengembangan industri kilang.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong meyakini insentif pajak tersebut bisa mendorong investasi di sektor hulu migas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pemerintah untuk memperluas akses insentif pajak seperti tax allowance dan tax holiday bagi pelaku industri hulu migas.

Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuaan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

"Saat ini diperlukan aturan turunan dan perluasan aturan perpajakan hingga dapat diakses di industri hulu migas," kata Pras.

 


(AHL)