Banggar DPR Tolak Pengajuan Subsidi EBT Rp1,1 Triliun

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 20 Sep 2016 19:32 WIB
berita dpr
Banggar DPR Tolak Pengajuan Subsidi EBT Rp1,1 Triliun
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana (Foto:Antara/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan subsidi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, subsidi ini memang baru pertama kali diajukan. Rida mengajukan kepada Banggar untuk memuluskan subsidi energi yang sumbernya tidak pernah habis, seperti matahari, aliran panas bumi, geoterma, dan sebagainya.

"Nantinya, dana subsidi tersebut akan dialokasikan ke penyedia listrik, badan usaha, bukan ke konsumen. Mekanismenya fee intarif, insentif dalam bentuk subsidi," ujar Rida, saat rapat bersama Banggar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Rida mengajukan subsidi sebesar Rp1,1 triliun. Subsidi Rp1,1 triliun dengan catatan kurs rupiah berada di level Rp13.500 per USD. "Kami juga menyediakan tabel ini kalau turun menjadi Rp13.300 per USD, subsidi kita menjadi Rp1,02 triliun, hal ini dimaksud untuk pengembangan EBT," ujar Rida.

 Pada intinya, Rida mengatakan pihaknya menginginkan bisa beralih dari fosil ke EBT dalam bentuk subsidi. Dengan begitu, masyarakat bisa menggunakan energi lebih bersih dan tidak akan habis-habisnya.

Sayangnya, apa yang diinginkan oleh Rida, tidak berjalan mulus. Banyak anggota Banggar yang kurang memahami ide Rida mengenai subsidi pada EBT.

Salah satunya, anggota Banggar Isma Yatun. Kata Isma, secara umum pengertian subsidi berdasarkan kamus adalah memberikan bantuan berupa uang dari pemerintah kepada yayasan, perkumpulan, dan semacamnya.

"Ini kan buat pengembangan, saya rasa tidak cocok menggunakan subsidi," ucap politkus PDIP itu.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Banggar lainnya, Alex Indra Lukman. Ia menyebut, hal ini menjadi subsidi dua kali, di hulu dan di hilir. Menurut Alex, subsidi seharusnya untuk golongan masyarakat tidak mampu.

"Sampai detik ini, saya gagal paham. Mudah-mudahan, setelah keluar dari ruangan ini saya bisa kembali ke jalan yang benar," kata Alex, setengah menyindir.

Lantaran banyak yang gagal paham, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah selaku pemimpin rapat menolak permintaan dari mengenai subsidi EBT senilai Rp1,1 triliun.

"Terima kasih penjelasannya Pak Dirjen, namun kami sangat berat menerima itu," ucap Said.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara selaku koordinator panja memutuskan, pemerintah akan mencari pendanaan untuk pengembangan EBT lewat sumber lain selain subsidi di APBN 2017.


(ROS)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA