Kontrak Karya Tambang Jadi Celah untuk Menghindari Pajak

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 16 May 2017 20:19 WIB
perpajakan
Kontrak Karya Tambang Jadi Celah untuk Menghindari Pajak
Pajak (ANT/Andika Wahyu).

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak celah yang membuat masyarakat secara leluasa melakukan kejahatan pajak yang merugikan negara.

Forum Pajak Berkeadilan menilai salah satu celah yakni dengan aturan hukum yang berlaku di tanah air. Perwakilan Forum Pajak Berkeadilan, Nurkholis Hidayat mengatakan pihaknya mencermati penghindaran pajak di sektor pertambangan.

"Aturan hukum tersebut membuat legal (kejahatan pajak). Karena aturan hukum kita penuh dengan celah yang dimanfaatkan oleh tax payers," kata Nurcholis dalam diskusi pajak di Hotel Four Point, Jakarta Pusat, Selasa 16 Mei 2017.

Dia menjelasakan design pengaturan kontrak karya pada perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia menyediakan celah bagi wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

"Misalnya misal Freeport, jarang sekali yang menyoroti ada pertentangan antara kepentingan pemerintah untuk mengontrol pengawasan pajaknya berdasarkan produksi," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan pertambangan yang masuk dalam sumber daya alam, kontribusi terhadap penerimaan pajaknya tidak banyak, bahkan beberapa tahun terakhir kontribusinya turun terus. Di 2016 tak sampai Rp25 triliun. Padahal, polemik perebutan di sektor tersebut begitu besar.

"Artinya, dari konflik yang begitu besar, tapu yang diterima oleh negara tak begitu besar," tutur Ilyas.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di sektor pertambangan terutama minerba.  Tahun 2011, perbandingngan yang lapor dan tidak lapor yakni 3.955 : 4.148, tahun 2012 4.055 : 4.048, tahun 2013 3.943 : 4.160, tahun 2014 3.795 : 4.308 dan 2015 3.580 : 4.523.

Sementara tax ratio pertambangan minerba yakni 2011 mencapai 12,09 persen, 2012 mencapai 8,49 persen, 2013 mencapai 4,94 persen, 2014 mencapai 4,43 persen, dan pada 2015 mencapai 4,72 persen.



(SAW)