Asosiasi tak Dilibatkan dalam Perumusan Revisi Permen Ketenagalistrikan

   •    Kamis, 10 Aug 2017 13:34 WIB
listrikenergi terbarukan
Asosiasi tak Dilibatkan dalam Perumusan Revisi Permen Ketenagalistrikan
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengembang Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) mengaku tidak dilibatkan dalam revisi Peraturan Menteri (Permen) sektor ketenagalistrikan. Khususnya Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2017.

Ketua Asosiasi Pengembang PLTA (APPLTA) Husni Riza dan Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai revisi Permen tersebut seakan-akan menjadikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkuasa.

"Tidak. Tidak diajak (dilibatkan dalam revisi)," kata Suryadarma singkat, usai sosialisasi revisi tiga Permen tersebut di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kamis 10 Agustus 2017.

"Kalau saya boleh tambahkan, Permen 50 ini seperti haus kekuasaan. Nomor satu yang tadinya penunjukan langsung sekarang jadi pemilihan langsung. Dengan penunjukan langsung menteri minta dilibatkan. Kenapa harus dipilih langsung? Begitu juga tarif, negosiasi, nantinya menteri dilibatkan. Jadi setiap aturan yang dibuat itu, saya bicara atas nama asosiasi PLTA sepertinya menteri ini kepingin berkuasa," ungkap Husni.

Suryadarma menuturkan, para pengembang listrik swasta di sektor energi baru terbarukan (EBT) butuh kepastian hukum dan kepastian usaha. Dengan begitu ia yakin program yang selama ini digaungkan untuk penggunaan EBT akan tercapai.

"Jadi perlu ada kepastian hukum. Perlu ada kepastian usaha. Jadi kalau ada kepastian ini, orang masuk dari awal, kalau tidak ya tidak dari awal. Kalau tidak ya sudah berhenti saja. Jangan ketika di tengah-tengah diinikan (diubah aturannya)," tegas Suryadarma.

Husni juga menambahkan, saat sosialisasi ada salah satu pengembang yang menanyakan nasib perusahaan pengembang listrik EBT yang batal melakukan kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreemeent/PPA) dengan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu.

Baca: 11 Perusahaan Listrik EBT Batal Teken PPA dengan PLN

Apakah ada kesempatan untuk mengembangkan listrik EBT dengan aturan sesuai revisi Permen baru. Namun sayangnya, di luar yang diharapkan. Pihak pemerintah dengan tegas 11 pengembang listrik yang batal melakukan PPA itu tidak bisa melanjutkan lagi.

"Tadi jawabannya tidak. Sudah terlanjur ditandatangan menteri, ya sudah berlaku lah itu. Sekarang kalau pak Menterinya sudah tahu ini akan direvisi, kenapa itu ditandatangan pada hari itu. Kan kebijakan tidak boleh menjebak," ungkap Husni.

Baca: Revisi 3 Permen, Kementerian ESDM Yakin Percepat Investasi Sektor Kelistrikan

Seperti diketahui Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 mengatur perubahan tentang formula harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm dan PLTBg dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik semula sebesar sama dengan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat, menjadi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sedangkan untuk PLTP, PLTA dan PLTSa, formula harga dilakukan secara B to B untuk wilayah Jawa, Bali dan Sumatera dan maksimum BPP setempat untuk wilayah lainnya.

Selain itu diatur juga penambahan ketentuan mengenai persetujuan harga, dimana semua pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dengan menggunakan pola kerja sama Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT), kecuali PLTSa.


(AHL)