Sri Mulyani Berbagi Cerita Reformasi Subsidi BBM RI ke G20

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 05 Dec 2017 10:47 WIB
subsidi bbmktt g-20
Sri Mulyani Berbagi Cerita Reformasi Subsidi BBM RI ke G20
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan kisah reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia pada negara-negara G20 dalam forum peer review.

Ani mengatakan forum tersebut merupakan forum diskusi kebijakan yang dianggap mirip antarnegara satu dengan negara lain. Pada kesempatan ini, Indonesia bersama Italia diberikan kesempatan untuk menuangkan cerita kebijakan mengenai reformasi subsidi BBM.

Ani memulai cerita dengan kebijakan subsidi BBM di dalam negeri dalam 10 tahun terakhir yang membuat anggaran negara tertekan. Sebab, pada saat itu, harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya, yakni mencapai USD100 per barel.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai pada menjelang akhir 2014, pemerintah berani mengambil kebijakan yang dianggap tidak populis atau tidak disukai orang karena menimbulkan pro kontra nyakni menghapuskan subsidi BBM jenis premium dan mematok fix subsidi pada jenis solar.

Keputusan untuk menerapkan reformasi subsidi BBM tak lepas dari banyaknya kegiatan yang lebih produktif yang harus dibiayai, dibanding harus menyedot anggaran untuk BBM yang habis dibakar.

Apalagi selama ini, penerima subsidi kebanyakan adalah masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu dan tidak berhak menerima.

"Kenaikan anggaran subsidi yang sangat cepat ini menciptakan problem dalam hal kepercayaan," kata Ani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2017.

Ani mengatakan reformasi BBM juga bukan terjadi di Indonesia saja, di negara-negara lain juga dilakukan kebijakan serupa. Namun demikian, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah tak sekadar menghapus BBM tanpa mencarikan solusi bagi yang terdampak.

Dia mengatakan pemerintah juga menyiapkan kompensasi bagi mereka yang tergolong penerima subsidi sebelumnya dengan memberikan cash transfer.

"Kita akan kompensasikan dengan non-tunai pada setiap rumah tangga terdampak. Karena begitu dihapus tentu akan menimbulkan kenaikan inflasi dan itu yang dirasakan rakyat," tutur dia.

Lebih lanjut, Ani menambahkan, reformasi subsidi juga dilakukan untuk listrik yakni dengan menghilangkan subsidi pada yang tak berhak menerima (non targeted beneficially).

 


(AHL)