Bupati Mimika: Pemilik Ulayat Juga Dapat Dividen Freeport

   •    Sabtu, 13 Jan 2018 12:32 WIB
freeport
Bupati Mimika: Pemilik Ulayat Juga Dapat Dividen Freeport
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/M Adimaja)

Jayapura: Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan dividen atas kepemilikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia, juga akan diperuntukkan kepada pemilik hak ulayat.

Dalam siaran pers yang dirilis Bupati Mimika dan diterima Antara di Jayapura, Sabtu, 13 Januari 2018, disebutkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan menerima deviden atas kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.

Adapun dari 10 persen saham itu, dibagi sebesar empat persen untuk pemerintah pusat, dan enam persen bagi Provinsi Papua. "Dari enam persen itu, dibagi lagi satu persen untuk provinsi, 2,5 persen untuk 27 kabupaten dan sisanya 2,5 persen untuk Kabupaten Mimika," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk 10 persen saham yang kini dikuasai Papua, tiga persennya akan dikelola pemerintah provinsi, sementara tujuh persen sisanya dikelola Pemkab Mimika. Dari tujuh persen yang dikelola Pemkab Mimika, tiga persen di antaranya akan dibagi ke 27 kabupaten.

Baca: Pemprov Papua & Pemkab Mimika Sepakat Pembagian Saham Freeport

"Kemudian, tiga persen lagi akan diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, sedangkan satu persen sisanya menjadi saham tetap, di mana yang pasti untuk sisa satu persen, kami tidak mau mengambil semua, pasalnya jangan sampai kosong saham di Freeport," jelas Eltinus.

Dia menambahkan 10 persen saham yang nantinya diberikan ke Papua, akan dikelola bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya dibentuk bersama dengan pemerintah provinsi.

"Dengan demikian, akan diatur sedemikian rupa, agar semua pihak yang nantinya duduk sebagai direksi maupun lainnya pada BUMD itu, benar-benar berkompeten serta mampu mengemban tugas besar mengelola dana hasil tambang, untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di atas negeri ini," tambah dia.




Namun, hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan harga divestasi 51 persen saham Freeport yang akan dikuasai oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengusulkan penetapan harga saham Freeport berdasarkan penghitungan aset dan cadangan hingga 2021. Sedangkan, Freeport menghendaki penetapan harga saham yang memperhitungkan aset dan cadangan hingga 2041.

Pada saat Freeport menawarkan divestasi saham 10,64 persen tahun lalu, Freeport memasukan aset dan cadangan hingga 2041. Dengan asumsi tersebut, Freeport menetapkan nilai saham 10,64 persen sebesar USD1,7 miliar atau sekitar Rp22,95 triliun (kurs Rp13.500 per USD).

Berdasarkan penghitungan Freeport itu, harga 100 persen saham ditetapkan sebesar USD10,70 miliar atau sekitar Rp144,45 triliun. Dengan demikian, harga 41,36 persen saham, untuk mencapai divestasi saham 51 persen, diperkirakan sekitar sekitar USD4,43 miliar atau sekitar Rp58,32 triliun.

Baca: Pemda Papua Resmi Dapat 10% Saham Divestasi Freeport

Sedangkan versi Kementerian ESDM, kalkulasi harga harga 10,64 persen saham sebesar USD630 juta atau sekitar Rp8,19 triliun. Asumsinya, ESDM memasukkan penghitungan aset dan cadangan hingga 2021. Berdasarkan penghitungan itu, harga 100 persen saham Freeport diperkirakan sekitar USD5,90 miliar atau Rp79,65 triliun. Jika menggunakan penghitungan tersebut, harga 41,36 persen saham diperkirakan sebesar USD2,44 miliar atau Rp32,94 triliun.

Namun Menteri ESDM Ignasius Jonan menghitung harga saham dengan penggunaan dasar yang berbeda yakni tidak memasukan variabel aset dan cadangan. Jonan menetapkan fair market price yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar saham Freeport McMoran (FCX) di bursa New York, dan kontribusi keuntungan Freeport Indonesia terhadap induk perusahaan.

Jonan memperkirakan nilai kapitalisasi pasar FCX senilai USD20,74 miliar saat penutupan perdagangan 9 Oktober 2017. Sedangkan, kontribusi keuntungan Freeport Indonesia dalam 5-10 tahun terakhir diperkirakan rata-rata sebesar 40 persen.

Dengan penghitungan tersebut, Jonan memperkirakan nilai 100 persen saham Freeport Indonesia sebesar USD8,01 miliar atau sekitar Rp108 triliun. Untuk mendapatkan 41,36 persen saham, Jonan memeperkirakan harganya sebesar USD3,31 miliar atau setara dengan Rp44,67 triliun.

Apabila dibandingkan besaran harga saham ditetapkan oleh Freeport dan ESDM, ada selisih harga 41,36 persen saham sekitar USD4,80 miliar atau setara Rp26,80 triliun. Namun, jika dibandingkan penetapan harga saham oleh Freeport dan Jonan, selisihnya relatif kecil yakni sekitar USD2,70 miliar atau Rp15,07 triliun. Dengan demikian harga 10 persen saham Freeport yang akan dikelola Provinsi Papua mencapai belasan triliun rupiah.


(AHL)