PLN Tekan MoU Pengamanan Instalasi dan Aset Ketenagalistrikan dengan Polri

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 20 Apr 2017 18:39 WIB
pln
PLN Tekan MoU Pengamanan Instalasi dan Aset Ketenagalistrikan dengan Polri
Polri dan PLN. Dok : PLN.

Metrotvnews.com, Jakarta: PT PLN (Persero) hari ini melakukan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Momerendum of Understanding/MoU) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk pengamanan instalasi dan aset ketenagalistrikan.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Drs. Unggung Cahyono dan disaksikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian.

Sofyan menjelaskan MoU ini bertujuan sebagai pedoman dan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan dan sinergi bagi PLN dan Polri dalam rangka penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset ketengalistrikan serta penegakan hukum di lingkungan kerja PLN. 

Nantinya, tindak lanjut dari MoU ini adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak yang mengacu pada ruang lingkup MoU sehingga terbentuk standar prosedur operasional.

"Nota kesepahaman ini sebagai dasar hukum bagi seluruh unit PLN agar bersinergi dengan Kepolisian di tingkat wilayah masing-masing untuk dapat melaksanakan pengamanan terhadap instalasi dan aset ketenagalistrikan serta penegakan hukum di lingkungan kerja PLN," kata Sofyan seperti dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis 20 April 2017.

MoU yang berlaku lima tahun ini akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pengamanan instalasi dan aset ketengalistrikan di seluruh unit PLN. Maka dari itu, PLN Kantor Pusat, PLN di Unit Induk dan Unit Pelaksana akan melanjutkan kerjasama dengan Polri, Polda dan Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro dalam hal koordinasi pelaksanaan pengamanan instalasi dan aset milik PLN.

"Setelah ini, diharapkan seluruh General Manager dan Manajer Unit segera melakukan kerjasama dengan Kepolisian dengan menunjuk nota kesepahaman ini," ucap Sofyan. 
 
Tito pada acara tersebut menuturkan, nota kesepahaman ini menjadi terobosan hukum dan sekaligus menjadi guidance instansi terkait. Menurutnya, hasil dari penandatanganan ini perlu disosialisasikan dan jika perlu dibuatkan tim teknis untuk mendetilkan nota kesepahaman itu.

"Kita perlu sosialisasikan dan bila perlu ada tim teknis yang lebih detail lagi pelaksanaannya seperti apa dari kedua belah pihak dan setelah itu kita eksekusi bersama baru kita evaluasi. Saya juga mendapat tugas dari Bapak Presiden bahwa salah satu BUMN yang perlu dibantu agar kinerjanya makin meningkat adalah PLN,” ujar Tito.

Tito juga mengungkapkan bahwa seluruh pihak di Polri dapat proaktif untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini PLN, sehingga Polri dapat segera melakukan eksekusi di lapangan dan analisis serta evaluasi.

Sofyan menambahkan bahwa pihak PLN juga harus dapat membantu Polri agar kegiatan pengamanan di lingkungan kerja PLN dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Adapun isi MoU PLN dengan Polri yang meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, audit sistem pengamanan, penegakan hukum, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).



(SAW)