Tunggu Kajian BPK

Keputusan Pertamina soal Teken Blok Terminasi Dinilai Tepat

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 11 Apr 2018 11:02 WIB
pertamina
Keputusan Pertamina soal Teken Blok Terminasi Dinilai Tepat
Gedung Pertamina (Wikimedia/Commons NaidNdeso)

Jakarta: Pengamat sekaligus Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai langkah PT Pertamina (Persero) yang menunggu kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait blok terminasi merupakan keputusan yang tepat.

Menurutnya penetapan Participating Interest (PI) pada blok yang akan habis kontrak dinilai tidak efektif. Ada intervensi pemerintah kepada badan usaha pengelola blok dalam hal ini Pertamina. Padahal sudah jelas pemerintah memberikan blok terminasi itu kepada Pertamina.

"Saya setuju Pertamina menggandeng BPK  dan Kejagung. Ini barang yang sudah hitam putih tapi dicampur rujukannya menjadi bingung," kata Pri Agung, dalam sebuah diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Pri Agung menjelaskan ketika Pertamina sudah diberi mandat mengelola blok terminasi seharusnya pemerintah membebaskannya bermitra dengan siapa saja. Menggandeng mitra juga bukan suatu kewajiban bagi Pertamina lantaran mitra hanya sebagai pelengkap.

"Tidak ada kewajiban Pertamina menggandeng mitra. Mitra itu melengkapi. Kalau menggandeng pihak yang tidak jelas untuk apa?" tegas dia.

Dia menegaskan penentuan mitra sewajarnya ditetapkan oleh Pertamina bukan ditentukan pemerintah. Proses pemilihan mitra juga biasanya ditentukan ketika operator sudah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) pertama. Setelah itu baru nanti dilakukan sharedown oleh kontraktor pengelola.

"Jangan dikaitkan dengan keharusan menggandeng pihak tertentu. PI hubungannya kalau PoD pertama sudah disetujui," imbuh dia.

Senada dengan Pri Agung, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya mengungkapkan, seharusnya pemerintah membebaskan Pertamina untuk memilih mitra dan tidak melakukan intervensi. "Masalah mitra serahkan kepada Pertamina," pungkas Kardaya.

Seperti diketahui, dari delapan blok terdapat empat blok yang diserahkan Pertamina dan akan dikelola bersama dengan mitra. Blok tersebut adalah Blok Tuban, Ogan Komering, Offshore Southeast Sumatera (OSES) dan Blok Sanga Sanga.

Blok Tuban melalui PHE Tuban East Java akan menggandeng PT PetroChina Internasional Java Ltd. Lalu di blok Ogan Komering, PHE Ogan Komering menggandeng Jadestone Energy (Ogan Komering) Ltd.

Kemudian, blok OSES PHE akan mengelola blok bersama dengan PT GHJ SES Indonesia dan untuk blok Sanga Sanga, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga menggandeng PT Karunia Utama Perdana dan Opicoil Houston Inc.

Namun Pertamina belum juga melakukan penandatanganan karena masih menunggu hasil kajian dari BPK dan Kejagung.


(ABD)