Kadin: Penurunan Harga Gas tak Perlu Disubsidi

Husen Miftahudin    •    Kamis, 13 Oct 2016 17:44 WIB
gas
Kadin: Penurunan Harga Gas tak Perlu Disubsidi
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani. (FOTO: MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berupaya menurunkan harga gas untuk meningkatkan daya saing industri. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar harga gas di Tanah Air turun hingga menyentuh USD5 per MMBTU pada awal tahun depan.

Banyak kalangan menilai langkah paling cepat menurunkan harga gas industri adalah dengan intervensi pemerintah melalui subsidi. Hal ini seperti langkah Pemerintah Malaysia dan Singapura yang turut campur tangan langsung lewat subsidi yang diberikan pada biaya produksi minyak dan gas bumi (migas) mereka.

Baca: Kemenperin Pastikan Harga Gas Industri Turun Awal 2017

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani beranggapan, pemerintah tak perlu meniru langkah dua negara tetangga tersebut meski cepat terasa. Sebab menurutnya, pemerintah bisa berupaya menurunkan harga gas industri lewat memotong pajak penghasilan (PPh) di bidang usaha hulu migas.

"Tidak usah disubsidi. Kan ada komponen-komponen dari pemerintah sehingga membuat harga gas kita jadi tinggi. Itu kita minta supaya disesuaikan, sehingga harga gas ini bisa turun," ujar Rosan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Selama ini pemerintah menjadikan gas sebagai sumber pendapatan negara. Selain dari pajak, gas juga ada biaya lain untuk disetor ke negara yang masuk kantong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PPh dan biaya lain untuk kas PNBP gas inilah yang diminta Rosan untuk dihitung ulang kembali. Apabila penerimaan dari gas dari komponen tersebut dirampingkan, maka diyakini harga gas untuk industri akan mengalami penurunan.

"Kan diturunkan masih bisa," tegas dia.




Jika pemerintah rela mengorbankan pendapatan dari gas dirampingkan, harga gas diyakini bakal menyentuh USD5 per MMBTU. Ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi.

Apabila harga gas turun di kisaran USD5 hingga USD6 per MMBTU, Rosan memastikan produk-produk dari industri dalam negeri bisa bersaing. Dengan begitu, produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN di tengah persaingan perdagangan regional tersebut lewat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Kalau misalnya (harga gas jadi) USD6 itu pasti sangat signifikan bagi industri dan kita yakin industri jadi lebih kompetitif. Multiplier efeknya pasti tinggi sehingga akan mendorong industri kita makin berkembang," pungkas Rosan.


(AHL)