Menko Luhut Ingin Pangkas Perizinan Pengeboran Migas

Eko Nordiansyah    •    Selasa, 18 Oct 2016 14:53 WIB
migas
Menko Luhut Ingin Pangkas Perizinan Pengeboran Migas
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Gedung BPPT. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mencatat adanya penurunan minat investasi yang dilakukan untuk pengeboran minyak dan gas (migas). Padahal ada banyak potensi migas yang bisa dieksplorasi dan membutuhkan investasi yang tidak hanya dilakukan pemerintah.

"Jumlah wilayah kerja menurun terus, enggak ada orang yang mau. Kita buka biding enggak ada yang mau. Belum masuk sudah dipajakin," kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Dirinya menambahkan, minimnya minat investor juga dipengaruhi oleh kurangnya insentif yang diberikan pemerintah. Mulai dari penetapan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 15 persen hingga insentif fiskal agar mampu menarik minat investor.


Sumber: Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman

"Insentif fiskal itu ESDM yang punya kewenangan. Dulu semua di (kementerian) keuangan. Saya bilang Bu Ani (Sri Mulyani), anda kan enggak tahu susahya. Kompetensinya ada di ESDM. Jadi kita jangan bicara yang nggak bidang kita. Sehingga dengan demikian ini berjalan," jelas dia.

Selain itu, kementerian ESDM juga tengah memfinalisasi agar jumlah perizinan bisa dikurangi. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar perizinan bisa dikurangi dan lebih sederhana.

Baca: Perizinan Sektor Migas Diciutkan Jadi 42

"Kita potong jumlah perizinan dari 104 kemudian telah di BKPM 42, dan sekarang dalam proses penyederhanaan jadi 6. Dampaknya, hampir 25 ribu titik peraturan kita take out dari ESDM. Itu hanya spirit kebersamaan. Negeri itu sama aja, kalau enggak kerja ramai-ramai ya enggak selesai," pungkasnya.


(SAW)