Di Depan Anggota Komisi VII

Menteri ESDM: Surat Penolakan Freeport Bukan Bentuk Penolakan

Annisa ayu artanti    •    Senin, 09 Oct 2017 15:46 WIB
freeport
Menteri ESDM: Surat Penolakan Freeport Bukan Bentuk Penolakan
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (MI/Panca Syurkani).

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan progres kemajuan negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Jonan mengatakan, sampai hari ini belum ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan negosiasi dengan perusahaan tambang tersebut. Mengenai surat penolakan Freeport McMoran Inc kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pun dikatakannya bukan bentuk penolakan.

"Dari pertemuan sampai hari ini, tidak ada yang berubah, media memasukkan surat Freeport menolak, katanya menolak, itu tidak ada," kata Jonan di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Jonan menyampaikan, posisi Kementerian ESDM dalam negosiasi kewajiban divestasi Freeport Indonesia adalah mendukung setiap prosesnya. Negosiasi divestasi tersebut dilakukan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Detail divestasi apa? Kapan? Karena ini dibicarakan, tergantung kemampuan keuangan negara, BUMN dan BUMD terlibat. Kedua, nilai valuasi sahamnya berapa? Jadi dua hal ini dibicarakan Menkeu dan Menteri BUMN yang mewakili negara karena kami support saja," jelas dia.

Pasca surat itu dari Freeport McMoran itu, lanjut Jonan, Presiden Joko Widodo meminta kepada dirinya untuk terlibat dalam negosiasi divestasi itu. Presiden memintanya agar divestasi 51 persen bisa terlaksana dengan cepat.

"Pak presiden belakangan minta saya bantu aktif agar perjanjian ini bisa terlaksana secara cepat," imbuh dia.

Namun demikian, Jonan menegaskan, eksekutor terkait divestasi ini adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

"Kami hanya tinggal menunggu masukan Menkeu dan Menteri BUMN soal kapan dan nilainya berapa. Karena itu bukan di kami. Eksekutornya di kedua kementerian itu," pungkas dia.

 


(SAW)