PP Keluar, Holding Migas Terbentuk Maret

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 09 Mar 2018 15:15 WIB
holding bumn holding migas
PP Keluar, <i>Holding</i> Migas Terbentuk Maret
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta: Presiden Joko Widodo telah meneken payung hukum tentang holding BUMN Migas. Regulasi itu berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno membenarkan bahwa payung hukum itu sudah ditandatangani oleh Presiden. Setelah keluarnya PP ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membuat Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai saham.

Selanjutnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan membuatkan akta pengalihan saham.

"Setelah ini ada keputusan menteri keuangan mengenai nilai saham. Setelah itu dibuatkan akta pengalihan sahamnya oleh Menteri BUMN," kata Fajar kepada Medcom.id, Jumat, 9 Maret 2018.

Fajar menyebutkan pembuatan Keputusan Menteri dan akta pengalihan saham dapat dilakukan cepat. Sehingga dalam waktu dua minggu ke depan (Maret) sudah bisa selesai dan holding BUMN migas bisa terbentuk.

"Sudah, itu prosesnya enggak lama-lama lah," ungkap dia.

Dalam pasal 1 PP Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan, negara akan melakukan penambahan penyertaan modal negara kepada Pertamina. Penambahan penyertaan modal negara itu berasal dari seluruh saham seri B milik negara di PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

Lalu pada pasal 2 menyebutkan, penambahan penyertaan modal negara sebagaimana disebut pasal 1 sebanyak Rp13,809 miliar. Penambahan penyertaan modal negara seperti yang dijelaskan pasal 1 ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Atas pengalihan saham seri B, negara melakukan kontrol terhadap PGN melalui kepemilikan saham dwi warna.

Dengan begitu, status PGN berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertamina menjadi pemegang saham PGN.

 


(AHL)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

3 hours Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA