Progres Perundingan Freeport Jalan di Tempat

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 10 Aug 2017 18:16 WIB
freeport
Progres Perundingan Freeport Jalan di Tempat
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/M Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Progres perundingan PT Freeport Indonesia seakan jalan di tempat. Pasalnya, meski sudah beberapa kali ada pertemuan khusus lintas kementerian, namun belum ada kemajuan berarti dari perundingan tersebut.

Hal tersebut tampak terlihat dalam rapat yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hari ini.

Dalam agenda itu, Sri Mulyani diinformasikan akan melakukan rapat dengan Jonan di Gedung Heritage Kementerian ESDM pukul 15.00 WIB. Rapat hendak membahas tentang perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Namun, usai rapat, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, Sri Mulyani tidak mau berkomentar apa-apa. Ia hanya melemparkan senyum dan menggelengkan kepala seraya memberikan isyarat untuk tidak diwawancarai.

Senada, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot juga tidak berkomentar banyak. Ia mengungkapkan tidak ada yang baru dari hasil rapat antara dua menteri yang berlangsung selama dua jam tersebut.

"Tidak ada, tidak ada yang perlu disampaikan, karena tidak ada yang baru," ucap Bambang singkat di Kantor? Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.

Bambang menuturkan? informasi mengenai hasil perundingan Freeport akan 'satu suara', yakni dari mulut para menteri tersebut. Begitu juga dengan jadwal pertemuan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, dengan pemerintah Indonesia yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

"Satu suara ke menteri. Jadi yang ngobrol Pak Menteri dan Bu Menteri. (Saya) cuma mendengarkan. Dia yang berhak ngomong," ucap Bambang mengakhiri.

Seperti? diketahui, perundingan mengenai perusahaan tambang raksasa ini dilakukan oleh lintas kementerian karena pembahasannya mengenai stabilitas investasi dan kewajiban divestasi 51 persen.

Akan ada regulasi yang mengatur tentang stabilitas investasi tersebut. Termasuk mengenai aturan perpajakan yang akan diberlakukan.


(AHL)